Lingkaran.net - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mendorong pimpinan dan anggota DPRD Jawa Timur memperkuat fungsi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memanfaatkan data dan sistem digital.
Menurut Tomsi, perkembangan teknologi membuat proses pemerintahan semakin terbuka dan mudah ditelusuri. Kondisi tersebut semestinya dimanfaatkan sebagai instrumen pencegahan, bukan sekadar untuk mencari kesalahan setelah persoalan terjadi.
Baca juga: Pungutan Sekolah Kembali Mencuat di Jatim, Deni Wicaksono: Cek Jangan Tunggu Viral
Pesan itu disampaikan Tomsi saat memberikan arahan dalam kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Tomsi menyebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengadaan secara elektronik memungkinkan proses pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan, dipantau secara lebih terbuka.
“Karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari semua aktivitas, kegiatan, pelaksanaan tugas kita ini, sehingga Pak Menteri Dalam Negeri berinisiatif boleh tidak dikedepankan untuk pencegahan,” ujar Tomsi.
Ia menekankan, keterbukaan data harus dipahami sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya persoalan dalam pengelolaan pemerintahan.
Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah perlu memahami risiko pada setiap tahapan program dan kegiatan.
Tomsi juga mengingatkan pentingnya memahami perspektif aparat penegak hukum (APH) terhadap berbagai aturan yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan daerah.
“Harapannya kita betul-betul memahami bagaimana cara pandangnya teman-teman APH itu terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan kita,” katanya.
Menurutnya, kesamaan pemahaman terhadap regulasi penting agar penyelenggara pemerintahan daerah dapat mengambil kebijakan secara lebih hati-hati sekaligus memastikan program tetap berjalan untuk kepentingan masyarakat.
APBD Harus Berdampak ke Ekonomi dan Kemiskinan
Selain aspek tata kelola, Tomsi menyoroti peran DPRD dalam memastikan APBD benar-benar memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Baca juga: Semburan Gas Muncul di Sumenep, DPRD Jatim Wanti-wanti Bahaya Kebakaran di Musim Kemarau
Ia mengingatkan, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen yang ikut menggerakkan aktivitas ekonomi.
Karena itu, pembahasan anggaran tidak cukup hanya melihat aspek administratif, tetapi juga perlu memperhitungkan manfaat dan dampak setiap belanja.
Efisiensi pada belanja yang kurang produktif, lanjut Tomsi, dapat membuka ruang fiskal untuk memperkuat program yang memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.
“Kalau kita berhemat 10 persen saja, lumayan, 33 persen masyarakat Jawa Timur lepas dari kemiskinan,” ujarnya.
Tomsi juga menyoroti karakteristik perekonomian Jawa Timur yang ditopang sektor industri, perdagangan dan pertanian.
Baca juga: Gas Muncul dari Sumur Warga Sumenep, Harisandi DPRD Jatim: Jangan Sampai Potensi Alam Jadi Ancaman
Menurutnya, distribusi aktivitas ekonomi yang berbeda antarkawasan perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan pembangunan.
“Mesin ekonomi Jawa Timur ini bertumpu pada industri yang ada hanya di wilayah utaranya saja. Industri pengolahan ini hanya di wilayah utara. Kemudian perdagangan ini mulai menyebar dan pertanian banyak di wilayah selatan,” jelasnya.
Karena itu, DPRD Jatim didorong turut mengawal kebijakan yang mampu memperkuat sektor produktif, terutama di wilayah perdesaan.
Penguatan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi bagian penting dalam upaya menekan kemiskinan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Kepala BPSDM Andi Ony Prihartono, Ketua DPRD Jatim M. Musyafak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Jatim.
Editor : Setiadi