Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Pemerintah bahkan segera membahas kebijakan pendidikan gratis pada seluruh jenjang satuan pendidikan negeri, mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Komitmen tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Baca juga: DPR Ungkap Hitung-hitungan Pendidikan Gratis: 20 Persen APBN Dinilai Cukup
Di hadapan peserta acara, Prabowo mengatakan dirinya akan segera menggelar rapat terbatas (ratas) untuk membahas langkah konkret mewujudkan pendidikan gratis di sekolah dan perguruan tinggi negeri.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tanpa terbebani biaya pendidikan pada lembaga negeri.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi untuk menyiapkan generasi muda yang akan memimpin Indonesia di masa depan.
Menurut Zulhas, generasi muda tidak cukup hanya dibekali pengetahuan. Mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menjadi manusia unggul, cerdas, inovatif, kreatif, mandiri, serta memiliki integritas dan kecintaan terhadap bangsa.
Baca juga: Prabowo Jajal LRT Kelapa Gading-Manggarai, 28 Menit Kemudian Bilang Ini
“Generasi yang mencintai bangsa dan negaranya, generasi yang memiliki integritas pribadi yang kuat, mereka adalah pemilik masa depan,” ujar Zulhas.
Zulhas juga menegaskan bahwa pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi fasilitas eksklusif bagi kelompok masyarakat tertentu.
Menurutnya, seluruh anak Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas, tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun tempat tinggal.
“Pendidikan berkualitas tidak boleh menjadi kemewahan. Tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang lahir di kota-kota besar, atau keluarga yang mampu saja. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pendidikan,” tegasnya.
Baca juga: Menkeu Suahasil Pasang Rem APBN Prabowo
Ia menyebut pendidikan merupakan hak setiap warga negara sekaligus instrumen penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan dunia.
Karena itu, Zulhas menyatakan dukungannya terhadap pengembangan program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Transformasi.
“Kami ingin anak muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan dunia, mereka harus menjadi pelakunya, muda, berdaya, dan mengubah Indonesia,” tandasnya.
Editor : Setiadi