Reses di Desa Larangan Sidoarjo, Adam Rusydi Tekankan Kolaborasi Pemerintah Tangani Banjir 

Reporter : Setiadi
Adam Rusydi, Ketua Komisi C DPRD Jatim melakukan reses II di Desa Larangan, Sidoarjo, Rabu (2/7/2025) malam.

Sidoarjo, Lingkaran.net Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Adam Rusydi, menggelar kegiatan reses di Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada Rabu (2/7/2025) malam. 

Dalam kesempatan tersebut, Adam menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi warga, yakni banjir musiman yang masih belum tertangani secara tuntas.

Baca juga: DPRD Jatim Soroti Temuan BPK di Dinas ESDM, Ada Kaitan dengan Skandal Pungli Izin Tambang?


“Memang ini (pengadaan kendaraan tossa) untuk menanggulangi, bukan menyelesaikan. Karena tossa ini hanya bersifat memindahkan sampah saja,” ujar Adam kepada warga yang hadir. 

Ketua Komisi C DPRD Jatim ini menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Jatim memperhatikan secara serius persoalan penanggulangan banjir di Sidoarjo, meskipun penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara instan.  

Ia menyebut bahwa pengadaan armada pengangkut seperti tossa merupakan salah satu langkah awal dalam upaya penanganan banjir, terutama untuk wilayah-wilayah rawan seperti Kecamatan Candi. 

“Dengan keterbatasan kami, tentu tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah banjir ini sendiri. Penanganan banjir Sidoarjo harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten,” tegas politisi muda Partai Golkar tersebut. 

Baca juga: 'Saya Gak Duwe Dapur!' Musyafak Rouf Bantah Keras Keterlibatan dalam Kasus MBG

Lebih lanjut, Adam menyampaikan bahwa fraksinya telah memberikan masukan terkait pentingnya adanya grand design dan master plan penanggulangan banjir di Kabupaten Sidoarjo.

Masukan tersebut disampaikan melalui tim RPJMD Kabupaten Sidoarjo, agar program yang dijalankan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. 

“Kami juga sudah sampaikan kepada Bapenda Provinsi Jawa Timur agar menyambungkan program ini dengan master plan yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar penggunaan anggaran tidak sia-sia (musproh) dalam upaya penanggulangan banjir ini,” pungkasnya. (*)

Baca juga: DPRD Jatim Diminta Bedah Temuan BPK soal Proyek Molor hingga Dana Desa

 

 

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru