Surabaya, Lingkaran.net Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Timur menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2029.
Dalam rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda RPJMD, juru bicara Fraksi PAN, Abdullah Abu Bakar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih terhadap keberlangsungan sektor pangan di tengah menurunnya kontribusi pertanian terhadap ekonomi daerah.
Baca juga: DPRD Jatim Sebut Permenpora Nomor 14 Tahun 2024 Lemahkan Kemandirian Olahraga Nasional
"Jawa Timur adalah provinsi strategis dalam penyediaan pangan utama nasional. Maka, infrastruktur pendukung pertanian, perkebunan, hingga perikanan harus benar-benar mendapatkan kebijakan yang berpihak dan komitmen pembangunan yang nyata," tegas Abdullah Abu Bakar dalam forum paripurna DPRD Jatim, kemarin.
Mantan Wali Kota Kediri ini menyebutkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas nasional.
Oleh karena itu, lanjut dia, selaras dengan arah pembangunan nasional, Jawa Timur perlu mengambil langkah konkret memperkuat ketahanan pangan daerah.
Fraksi PAN, kata Abu Bakar, mencatat penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dari 11,88% pada 2020 menjadi 10,66% pada 2024. Data tersebut dikelaurkan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga: Fraksi Demokrat DPRD Jatim Soroti Peningkatan SDM dan Kesejahteraan Petani dalam RPJMD 2025–2029
Menurut pria yang juga Sekretaris Fraksi PAN ini, tren ini sangat mengkhawatirkan dan dapat berpengaruh besar terhadap ketahanan pangan.
"Jika kontribusi pertanian terus menurun, kita bukan hanya menghadapi krisis petani, tetapi juga ancaman nyata terhadap ketahanan pangan Jawa Timur. Ini harus menjadi perhatian serius dalam RPJMD," ujarnya.
Menurutnya, Fraksinya juga mendorong agar program-program pertanian diarahkan pada pemberdayaan petani, penyediaan alat dan mesin pertanian modern, serta akses pembiayaan dan pasar yang mudah.
Baca juga: DPRD Jatim Sebut Produktivitas Tenaga Kerja di Jawa Timur Masih Rendah
Fraksi PAN menilai, ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan peningkatan produksi, tetapi juga harus menjamin kesejahteraan petani dan nelayan sebagai pelaku utama sektor ini.
"Kita tidak bisa bicara ketahanan pangan jika petaninya sendiri tidak sejahtera. Harus ada sinergi lintas sektor dalam mendukung hulu-hilir pertanian," pungkas Abdullah Abu Bakar. (*)
Editor : Alkalifi Abiyu