Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa DPR RI akan mencabut tunjangan anggotanya serta menghapus moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Keputusan ini, menurut Prabowo, merupakan bentuk respons atas aspirasi murni masyarakat yang beberapa waktu terakhir ramai disuarakan melalui aksi-aksi demonstrasi.
“Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Empat Anggota DPR Dinonaktifkan
Selain soal tunjangan, Prabowo juga menyinggung ihwal penonaktifan sejumlah anggota DPR RI yang dinilai menyinggung perasaan rakyat. Ia menyebut telah menerima laporan dari para ketua umum partai politik terkait langkah tegas tersebut.
“Saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak Senin, 1 September 2025. Langkah itu berupa pencabutan keanggotaan mereka di DPR RI,” tegas Prabowo.
Adapun anggota DPR yang dimaksud antara lain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai NasDem. Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) dan Surya Utama (Uya Kuya) dari Partai Amanat Nasional (PAN).
NasDem menilai Sahroni dan Nafa telah “mencederai perasaan rakyat” karena pernyataannya terkait kenaikan tunjangan DPR.
Sementara itu, PAN menegaskan penonaktifan Eko Patrio dan Uya Kuya merupakan hasil keputusan DPP partai setelah mencermati dinamika sosial yang berkembang. PAN juga menekankan komitmennya untuk terus merealisasikan nilai-nilai reformasi.
Pertemuan Presiden dengan Pimpinan Parpol
Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo usai memanggil para ketua umum partai politik dan jajaran pejabat Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Agenda tersebut digelar untuk merespons meningkatnya keresahan publik, terutama terkait isu tunjangan DPR dan fasilitas elite politik yang memicu demonstrasi besar sejak akhir Agustus 2025.
Editor : Setiadi