x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Jumbo, Serapan Lemot! Bappeda Jatim Diuji Habiskan Rp 71,5 Miliar dalam 4 Bulan

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Komisi D DPRD Jawa Timur menyoroti rendahnya serapan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim pada tahun anggaran 2025.  

Hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai 46,09 persen atau sekitar Rp 61,2 miliar dari total Rp 132,7 miliar. 

Juru Bicara Komisi D, Nurul Huda, dalam rapat kerja pembahasan Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025, mendesak Bappeda untuk mempercepat penyerapan anggaran dalam waktu empat bulan ke depan. 

“Masih ada Rp 71,5 miliar yang harus diserap dengan cepat, efektif, dan sesuai aturan. Jangan sampai anggaran menumpuk di akhir tahun dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat,” tegas Nurul Huda, Selasa (2/9/2025). 

Komisi D menilai, Bappeda Jatim memiliki posisi strategis sebagai “dapur umum” perencanaan pembangunan. Ibarat dapur, Bappeda harus bisa menyiapkan “menu” sesuai kebutuhan masyarakat Jawa Timur, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif. 

“Bappeda adalah jembatan pusat dan daerah, pengarah APBD agar lebih pro-pangan dan pro-rakyat miskin. Perannya sangat menentukan arah kebijakan daerah,” lanjut Nurul. 

Dalam pandangan Komisi D, Bappeda juga berfungsi seperti dalang dalam wayang, yang mampu mengorkestrasi lintas sektor untuk mendukung kebijakan nasional, seperti Instruksi Presiden tentang Swasembada Pangan dan strategi pengentasan kemiskinan. 

Selain itu, Bappeda menjadi tumpuan utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat yang disampaikan melalui reses anggota DPRD Jatim. 

“Kalau Bappeda hanya berhenti pada tataran administratif, maka APBD tidak akan menyentuh langsung petani, nelayan, dan masyarakat miskin. Padahal inilah kelompok yang paling membutuhkan,” tegasnya. 

Tuntutan Konkret DPRD Jatim 

DPRD Jatim meminta agar dalam empat bulan ke depan, Bappeda tidak hanya mengejar target serapan, tetapi juga memastikan program pembangunan benar-benar berbasis data dan berdampak nyata. 

“APBD harus menjawab tantangan Jawa Timur: ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Itu yang menjadi garis besar rekomendasi Komisi D,” pungkas Nurul Huda.

Artikel Terbaru
Sabtu, 25 Okt 2025 13:37 WIB | Jeda Ngopi

Pertunjukan Angon Angin Kotaseger Tampil Memukau di Parade Teater Jatim 2025

Lingkaran.net - Parade Teater Jawa Timur 2025 resmi digelar pada 24–25 Oktober di Gedung Cak Durasim, kompleks Taman Budaya Provinsi Jawa Timur.   Salah satu p ...
Kamis, 23 Okt 2025 19:42 WIB | Politik & Pemerintahan

Ada Anggaran Rp 47 Miliar untuk Gen Z, DPRD Ingin Bangun Kemandirian Anak Muda

Tujuannya tentu ingin mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, lalu kemudian juga bisa mendorong para Gen Z ini memiliki kemandirian ...
Kamis, 23 Okt 2025 18:38 WIB | Politik & Pemerintahan

Sekdaprov Adhy Karyono Bantah Uang Rp6,84 Triliun Pemprov Jatim Mengendap di Bank

Lingkaran.net - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim), Adhy Karyono, membantah tudingan bahwa uang milik Pemprov Jawa Timur senilai Rp6,84 ...