Lingkaran.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur menyampaikan sikap resmi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, yang juga merupakan kader PDIP.
Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Said Abdullah, mengatakan pihaknya menerima informasi penangkapan tersebut pada Jumat (7/11/2025) sore.
Ia menegaskan bahwa partainya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang dijalankan oleh KPK.
“Kami menghomati kewenangan dan proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK, serta mengajak kita semua mengedepankan asas praduga tidak bersalah sampai yang bersangkutan dinyatakan bersalah melalui putusan hukum yang berkekuatan tetap,” ujar Said Abdullah dalam pernyataan resminya di Surabaya, Sabtu (8/11/2025).
Said menegaskan bahwa PDI Perjuangan menjunjung tinggi independensi KPK dan tidak akan melakukan intervensi terhadap proses hukum.
Ia juga mengutip pesan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputeri, agar seluruh kader partai selalu menjaga integritas dan moralitas politik dalam menjalankan amanah rakyat.
“Sesuai amanat Ibu Megawati, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Karena itu, PDIP Jatim tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan,” tegas Said.
Lebih lanjut, Said menyebut bahwa korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat, dan PDIP Jatim mendukung penuh langkah KPK dalam pemberantasan korupsi di semua level pemerintahan.
“Tindakan korupsi adalah pengkhianatan terhadap rakyat. Kami mendukung KPK dan semua pihak yang berkomitmen memerangi korupsi di negeri ini,” tuturnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, DPD PDIP Jatim juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Ponorogo atas peristiwa penangkapan Sugiri Sancoko oleh KPK.
“Kami memohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, sehingga mencederai kepercayaan rakyat dan belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawabnya untuk menyejahterakan warga Ponorogo,” kata Said.
Menurutnya, peristiwa ini akan dijadikan evaluasi internal bagi PDIP untuk memperbaiki pembinaan kader dan memperkuat sistem rekrutmen politik agar lebih berintegritas.
“Peristiwa ini menjadi cermin bagi kami untuk terus berbenah ke dalam, memperbaiki sistem pembinaan kader, dan mendorong agar proses pemilihan kepala daerah tidak berbiaya mahal yang berpotensi menimbulkan korupsi,” tegas Said Abdullah.
Editor : Setiadi