x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Pertamina Imbau Warga Jatim Hemat LPG, Konsumsi Wajar 4–5 Tabung per Bulan

Avatar Alkalifi Abiyu

Ekbis

Lingkaran.net - Di tengah bayang-bayang kenaikan harga energi global dan mulai munculnya antrean LPG di sejumlah titik, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mengingatkan masyarakat Jawa Timur untuk tidak panik.  

Alih-alih memborong, warga justru diminta mulai membiasakan konsumsi LPG secara wajar, karena kebutuhan ideal rumah tangga disebut jauh lebih rendah dari batas yang selama ini beredar. 

Jajaran Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyampaikan kondisi energi global kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Selasa (31/3/2026). Dalam pertemuan tersebut, Pertamina menekankan pentingnya membangun budaya hemat energi, khususnya dalam penggunaan LPG. 

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menjelaskan bahwa dinamika harga energi global saat ini berpotensi berdampak hingga ke daerah, termasuk Jawa Timur. Karena itu, pihaknya mulai mendorong masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan. 

“Ke depan kami akan menyuarakan budaya berhemat, terutama dalam konsumsi LPG. Penggunaan harus wajar, tidak berlebihan,” ujarnya. 

Ia mengungkapkan, berdasarkan ketentuan terbaru dari Direktorat Jenderal Migas, batas konsumsi LPG rumah tangga ditetapkan maksimal 10 tabung per kepala keluarga (KK) per bulan. Angka ini lebih rendah dibandingkan ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan hingga 15 tabung. 

Namun, hasil kajian menunjukkan konsumsi ideal rumah tangga sebenarnya jauh di bawah batas tersebut. Berdasarkan survei LAPI ITB, penggunaan LPG yang wajar berkisar antara 4 hingga 5 tabung per KK per bulan. 

“Artinya, batas yang disiapkan pemerintah sebenarnya masih di atas kebutuhan normal masyarakat. Ini yang ingin kami edukasikan agar penggunaan tidak berlebihan,” jelasnya. 

Untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Pertamina memastikan belum ada pembatasan khusus. Distribusi LPG tetap berjalan normal melalui pangkalan sesuai kebutuhan di lapangan. 

Terkait isu kenaikan harga energi, Iwan menegaskan hingga saat ini belum ada instruksi resmi dari pemerintah. Meski harga energi global cenderung meningkat, kondisi di Indonesia masih relatif stabil. 

“Belum ada arahan kenaikan harga. Kalau nanti ada keputusan resmi, pasti akan kami sampaikan kepada masyarakat,” tegasnya. 

Ia juga meminta masyarakat tidak terpancing isu yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, antrean di SPBU atau pangkalan LPG yang mulai terlihat belakangan ini lebih dipicu kekhawatiran berlebihan. 

“Tidak perlu panic buying. Pasokan energi tidak dibatasi dan tetap kami penuhi sesuai kebutuhan. Kalau ada antrean, itu bukan karena pasokan dikurangi,” tambahnya. 

Pertamina memastikan distribusi BBM dan LPG di Jawa Timur tetap aman dan terkendali. Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas pasokan di tengah tekanan global. 

Langkah sosialisasi budaya hemat energi pun akan terus digencarkan, seiring upaya pemerintah dan Pertamina menjaga ketahanan energi nasional dari level pusat hingga daerah.

Artikel Terbaru
Selasa, 31 Mar 2026 14:18 WIB | Politik & Pemerintahan

Khofifah Pamer 133 Penghargaan Sepanjang 2025 di LKPJ Gubernur

Lingkaran.net - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepanjang 2025 dalam rapat paripurna ...
Selasa, 31 Mar 2026 13:30 WIB | Ekbis

Harga BBM Subsidi Bakal Naik per 1 April? Ini Jawaban Bahlil Lahadalia

Lingkaran.net - Isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang disebut-sebut akan berlaku mulai 1 April 2026 akhirnya mendapat tanggapan dari Menteri ...
Senin, 30 Mar 2026 22:47 WIB | Politik & Pemerintahan

Efisiensi Gaya Baru, ASN DPRD Jatim Terapkan WFH dan Smart Office

Lingkaran.net - Ancaman krisis energi global dan tuntutan efisiensi anggaran direspons serius oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Sejumlah langkah ...