Lingkaran.net - Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Abdul Halim, menyambut positif respons cepat pemerintah pusat dalam meredam kepanikan publik terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sempat viral di media sosial.
Sebagai kader Partai Gerindra, Abdul Halim menyatakan klarifikasi yang disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, serta Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi informasi penting untuk menenangkan masyarakat.
“Pemerintah secara resmi telah menyatakan tidak ada kenaikan harga BBM per 1 April 2026. Ini penting agar masyarakat tidak panik, mengingat sebelumnya beredar luas informasi yang menyesatkan,” ujarnya kepada Lingkaran.net, Rabu (1/4/2026).
Ia mengakui, antrean panjang di sejumlah SPBU di Jawa Timur merupakan reaksi wajar masyarakat yang terpengaruh kabar kenaikan harga BBM. Namun, kondisi tersebut diharapkan tidak terulang setelah adanya kepastian resmi dari pemerintah.
Di sisi lain, Abdul Halim juga menyoroti kebijakan energi nasional, termasuk pengembangan bahan bakar berbasis campuran seperti program B40 yang mengombinasikan minyak fosil dengan minyak kelapa sawit. Menurutnya, langkah ini menjadi terobosan positif di tengah tekanan global akibat konflik geopolitik.
“Di tengah konflik di Timur Tengah yang masih berlangsung dan berdampak pada ekonomi global, keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM patut diapresiasi,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa eskalasi konflik global tetap berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Karena itu, upaya penghematan energi menjadi langkah strategis yang harus didukung bersama.
Pemerintah pusat, lanjutnya, telah mengimbau efisiensi energi yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui berbagai kebijakan, salah satunya penerapan work from home (WFH).
Namun, ia menilai perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat yang menetapkan WFH pada hari Jumat dan Pemprov Jatim yang menerapkannya pada hari Rabu, agar pelayanan publik tetap optimal.
“Kita perlu memastikan efektivitas pelayanan tidak terganggu. Sinkronisasi kebijakan ini penting,” katanya.
Abdul Halim pun mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum ini sebagai perubahan pola pikir dalam penggunaan energi secara bijak.
“Kita tidak tahu sampai kapan konflik global ini berakhir. Karena itu, penghematan energi harus menjadi bagian dari gaya hidup kita. Ini momentum untuk membangun kesadaran bersama agar lebih efisien dan tidak boros,” pungkasnya.
Editor : Setiadi