Lingkaran.net - Wacana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus pangan di Jawa Timur kembali menguat. Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim menilai, langkah ini penting untuk memperbaiki tata kelola pangan yang selama ini dinilai belum optimal.
Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menegaskan bahwa Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional membutuhkan entitas bisnis yang benar-benar fokus mengelola sektor tersebut, mulai dari hulu hingga hilir.
“Jawa Timur itu butuh semacam Food Station yang bisa menjadi jembatan dari hulu sampai hilir. Kalau dikelola oleh BUMD yang khusus menangani pangan, saya kira hasilnya akan jauh lebih baik,” ujar Lilik, Minggu (19/4/2026).
Lilik yang juga Ketua Fraksi PKS menyebut, selama ini pengelolaan pangan di Jatim masih berada di bawah BUMD yang memiliki banyak lini usaha. Kondisi tersebut dinilai membuat fokus pengembangan sektor pangan menjadi kurang maksimal.
Untuk itu, Pansus BUMD DPRD Jatim telah melakukan studi banding ke PT Food Station Tjipinang Jaya sebagai salah satu contoh BUMD yang dinilai berhasil mengelola distribusi pangan secara terintegrasi.
“Kalau kita punya BUMD yang khusus pangan, pengelolaannya akan lebih fokus. Ada yang mengurus pasokan dari petani, ada yang mengelola distribusi, dan ada yang fokus pemasaran. Itu akan jauh lebih efektif,” jelasnya.
Lilik juga menyoroti keberadaan unit usaha Puspa Agro yang selama ini didukung oleh infrastruktur memadai, namun dinilai belum mampu menjadi motor penggerak sektor pangan daerah.
Ia menilai persoalan utama bukan pada fasilitas, melainkan pada manajemen yang belum terarah secara spesifik.
“Selama ini BUMD kita itu terlalu banyak ‘nyambi’. Ada yang jual sembako, tapi juga masuk ke bisnis properti, pergudangan, dan lain-lain. Akhirnya fokusnya tidak jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya spesialisasi dalam pengelolaan BUMD pangan. Menurutnya, pemisahan fungsi dari hulu hingga hilir akan membuat sistem lebih terstruktur dan mampu menjawab persoalan distribusi maupun stabilitas harga.
Selain itu, pembentukan BUMD pangan juga dinilai strategis dalam mendukung peran Jawa Timur sebagai salah satu penopang logistik nasional, terutama dalam menyuplai kebutuhan ke kawasan Ibu Kota Nusantara.
“Jawa Timur ini penghasil pangan terbesar dan posisinya sangat strategis untuk menyuplai ke IKN. Kalau dikelola dengan sistem yang kuat, kita bisa jadi pemain utama,” ujarnya.
Lilik juga mendorong integrasi sistem pangan berbasis hulu-hilir dengan melibatkan koperasi desa sebagai penguat di tingkat produksi. Dengan konsep tersebut, Jawa Timur diharapkan mampu menjadi pusat distribusi pangan yang lebih mandiri dan berdaya saing.
“Potensi kita sudah besar, tinggal bagaimana pengelolaannya dibuat lebih fokus dan profesional. Kalau itu dilakukan, dampaknya akan sangat signifikan,” pungkasnya.
Editor : Setiadi