Lingkaran.net - DPRD Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 melontarkan sejumlah catatan tajam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Meski mencatat pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, sektor pendidikan, kesehatan, hingga tata kelola anggaran dinilai masih menyisakan banyak persoalan mendasar.
Juru Bicara Pansus LKPJ DPRD Jatim, Khusnul Arif, mengatakan pembahasan LKPJ dilakukan secara maraton bersama organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit daerah, hingga BUMD sejak 6 April hingga 11 Mei 2026.
Dari hasil pendalaman tersebut, Pansus menemukan masih adanya ketimpangan pembangunan antarwilayah meski ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,33 persen pada 2025 atau melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
“Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur memang tinggi, tetapi belum sepenuhnya inklusif dan merata. Disparitas antarwilayah masih cukup lebar,” kata Khusnul saat menyampaikan laporan rekomendasi Pansus dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (11/5/2026).
Pansus menyoroti pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan yang mencapai 7,01 persen, sementara Kota Kediri hanya tumbuh 1,68 persen. Di sisi lain, wilayah Madura masih menjadi kantong kemiskinan terbesar di Jawa Timur.
Kabupaten Sampang tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi mencapai 20,61 persen, disusul Bangkalan 18,25 persen dan Sumenep 17,02 persen.
DPRD meminta strategi pengentasan kemiskinan tidak lagi dilakukan secara merata, melainkan berbasis spasial dengan fokus pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
Selain persoalan kemiskinan, Pansus juga memberi perhatian serius pada capaian sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum optimal.
Dari 15 indikator kinerja daerah (IKD) yang belum tercapai, enam indikator berasal dari sektor pendidikan. Salah satu yang menjadi sorotan ialah stagnasi rata-rata lama sekolah (RLS) yang masih berada di angka 8,39 tahun atau setara kelas VIII SMP selama empat tahun terakhir.
Tak hanya itu, capaian standar kompetensi minimum literasi membaca dan numerasi pada asesmen nasional juga belum memenuhi target. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar numerasi hanya terealisasi 46,30 persen dari target 54,92 persen.
“Hal ini menunjukkan capaian kinerja Pemprov Jawa Timur pada urusan pendidikan belum optimal dan perlu penguatan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota,” ujar Khusnul.
Di sektor kesehatan, capaian penanganan Tuberkulosis (TB) turut mendapat sorotan. Angka keberhasilan pengobatan TB hanya mencapai 88,17 persen dari target 89–90 persen. Sedangkan cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB baru mencapai 77,29 persen dari target maksimal 95 persen.
Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) juga belum mencapai target. Dari target 36 persen, realisasinya baru mencapai 30,65 persen.
Tak hanya sektor layanan dasar, DPRD juga menyoroti pengelolaan keuangan daerah. Pansus mencatat tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,38 triliun.
Menurut DPRD, besarnya SiLPA tidak bisa semata dimaknai sebagai efisiensi anggaran, melainkan juga mengindikasikan lemahnya perencanaan dan penyerapan belanja daerah.
“SiLPA besar bukan hanya soal kehati-hatian, tetapi bisa menjadi tanda lemahnya perencanaan kegiatan dan penganggaran,” tegas Khusnul.
Belanja infrastruktur juga menjadi perhatian lantaran belum memenuhi ketentuan mandatory spending sebesar 40 persen. DPRD mendesak Pemprov Jatim memenuhi ketentuan tersebut paling lambat pada APBD 2027.
Selain itu, pengelolaan aset daerah dan kinerja BUMD turut disorot. DPRD meminta percepatan sertifikasi ribuan aset daerah serta restrukturisasi BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Pansus juga menekankan pentingnya penguatan integritas ASN, percepatan redistribusi guru ASN, penanganan anak tidak sekolah, hingga pembangunan sistem satu data daerah berbasis digital.
Meski memberikan banyak catatan kritis, DPRD tetap mengapresiasi sejumlah capaian makro Pemprov Jatim sepanjang 2025. Jawa Timur tercatat berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 89.530 jiwa dalam setahun serta mencatat rasio gini terendah sepanjang sejarah di angka 0,359.
“Rekomendasi ini bukan kritik destruktif, tetapi bentuk tanggung jawab DPRD agar setiap program pemerintah direncanakan dengan baik, dijalankan dengan integritas, dan dievaluasi secara jujur,” pungkas Khusnul Arif.
Editor : Setiadi