Lingkaran.net - Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Adam Rusydi kembali mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim untuk memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus sektor pangan.
Gagasan tersebut dinilai penting sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sekaligus menangkap peluang ekonomi besar dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, mengatakan usulan pembentukan BUMD Pangan merupakan bentuk penerjemahan visi besar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melalui konsep Gerbang Baru Nusantara.
"Sebagai partai pengusung Ibu Gubernur Khofifah, kami menerjemahkan hak pangan ini sebagai bagian dari konsep Gerbang Baru Nusantara. Jawa Timur adalah lumbung pangan terbesar di Indonesia, sehingga harapan kami daerah ini memiliki BUMD pangan yang kuat," ujar Adam, Senin (22/6/2026).
Menurut Adam, keberadaan BUMD pangan bukan sekadar simbol, tetapi instrumen bisnis daerah yang dapat mengelola rantai pasok pangan secara terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga distribusi ke berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan Indonesia Timur.
Ia menilai peluang tersebut sangat besar mengingat kebutuhan pangan di wilayah timur Indonesia terus meningkat seiring perkembangan IKN dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
"Potensinya luar biasa. Bayangkan jika kebutuhan pangan Indonesia Timur bisa dipasok dari Jawa Timur. Ini akan menjadi sumber pendapatan baru yang sangat besar bagi daerah," katanya.
Adam menjelaskan, Jawa Timur memiliki keunggulan kompetitif dibanding banyak daerah lain karena didukung lahan pertanian yang produktif dan infrastruktur distribusi yang relatif lebih siap.
Tak hanya komoditas pangan, menurutnya Jawa Timur juga berpeluang mengembangkan bisnis penyediaan bibit pertanian dan teknologi budidaya yang dapat menopang kebutuhan daerah-daerah pengembangan pertanian baru.
"Kita tidak hanya bicara beras atau pangan. Bibit tanaman, pengembangan pertanian, hingga hilirisasi produk juga menjadi peluang bisnis yang sangat besar jika dikelola secara profesional," ujarnya.
Meski demikian, Adam mengakui pembentukan BUMD pangan tidak bisa dilakukan secara instan. Saat ini Jawa Timur memang memiliki PT Puspa Agro yang berada di bawah holding PT Jatim Grha Utama (JGU).
Namun secara regulasi, kondisi perusahaan tersebut masih belum memenuhi sejumlah syarat untuk menjadi fondasi pembentukan holding baru.
"Kalau mengacu pada regulasi, anak perusahaan yang akan menjadi bagian holding harus menunjukkan kinerja yang baik, termasuk mampu memberikan dividen. Dari laporan yang kami terima, PT Puspa Agro tahun ini masih belum bisa menyetor dividen. Jadi memang ada tahapan yang harus dilalui," jelasnya.
Meski usulan BUMD pangan belum masuk dalam rekomendasi resmi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim, Adam menegaskan Golkar tetap akan mengawal gagasan tersebut karena dinilai strategis bagi masa depan Jawa Timur.
Menurutnya, ketahanan pangan kini tidak hanya menjadi isu sosial, tetapi juga instrumen ekonomi dan geopolitik yang menentukan daya saing daerah.
"Kami memandang hak pangan menjadi sesuatu yang sangat urgen bagi Jawa Timur untuk menyongsong Gerbang Baru Nusantara. Jangan sampai kita hanya menjadi lumbung pangan, tetapi tidak memiliki kendali bisnis dan distribusinya," tegasnya.
Sementara itu, dalam rekomendasi Pansus BUMD DPRD Jatim, fokus utama diarahkan pada penguatan tata kelola perusahaan daerah melalui penerapan kontrak kinerja berbasis KPI, restrukturisasi BUMD non-keuangan, penataan aset, pembentukan pusat kendali BUMD, hingga penyusunan grand design BUMD Jawa Timur.
Namun bagi Golkar, agenda pembentukan BUMD Pangan tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diperjuangkan agar Jawa Timur mampu mengambil peran lebih besar sebagai pusat produksi dan distribusi pangan nasional di era pembangunan IKN.
Editor : Setiadi