Lingkaran.net - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mulai menghantui sejumlah perusahaan di Indonesia. Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menemukan potensi PHK ribuan pekerja saat melakukan kunjungan kerja bersama Kementerian Ketenagakerjaan ke Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.
Temuan tersebut diperoleh setelah Said Iqbal turun langsung meninjau kondisi sejumlah perusahaan yang tengah menghadapi tekanan akibat ketidakpastian ekonomi global.
"Ada empat sampai lima perusahaan yang saya temukan dalam kunjungan dan saya datang langsung ke perusahaan tersebut yang berpotensi mengalami PHK," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers melalui daring.
Menurutnya, ancaman PHK dipicu oleh melemahnya kondisi ekonomi global yang diperparah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mendorong kenaikan harga minyak dunia.
Kondisi tersebut menghantam dua kelompok industri sekaligus, yakni perusahaan berorientasi ekspor dan perusahaan yang bergantung pada bahan baku impor.
"Perusahaan yang berorientasi ekspor seperti sepatu dan garmen mengalami penurunan permintaan dari luar negeri. Sementara perusahaan yang bahan bakunya impor menghadapi lonjakan biaya produksi karena harga bahan baku meningkat," jelasnya.
Di Jawa Timur, Said Iqbal menyoroti kondisi PT Pakerin yang disebut berpotensi melakukan PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja. Saat ini, hanya sekitar 20 persen aktivitas produksi perusahaan yang masih berjalan.
Menurutnya, dampak lesunya operasional perusahaan tidak hanya dirasakan para pekerja, tetapi juga menggerus perekonomian masyarakat sekitar yang selama ini bergantung pada aktivitas perusahaan tersebut.
"Ketika 80 persen perusahaan berhenti beroperasi, buruh kehilangan pendapatan. Pasar tradisional di sekitar pabrik juga ikut sepi bahkan banyak yang tutup. Ini mempengaruhi ekonomi masyarakat sekitar perusahaan," ungkapnya.
Tak hanya itu, Said juga menemukan dua perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto yang terancam mengalami pengurangan tenaga kerja dalam jumlah besar.
Ketidakpastian pasar global membuat perusahaan prinsipal melakukan penyesuaian produksi dan relokasi bisnis ke negara yang dianggap lebih kompetitif.
"Perusahaan komponen otomotif di Pasuruan dan Mojokerto ini berpotensi terdampak. Ribuan karyawan bisa mengalami PHK," katanya.
Sementara itu, di Bandung, Jawa Barat, ancaman serupa membayangi PT Feng Tay Indonesia Enterprises, produsen sepatu premium merek Nike. Sebanyak 4.000 pekerja dilaporkan dirumahkan karena belum adanya kepastian pesanan baru setelah kontrak produksi sebelumnya berakhir.
"Belum ada kepastian order berikutnya. Karena itu sekitar 4.000 karyawan yang sebelumnya memproduksi sepatu Nike saat ini dirumahkan," ujar Said.
Kondisi memprihatinkan juga ditemukan di PT Amos Indah Indonesia, perusahaan garmen asal Korea Selatan yang beroperasi di Kawasan Berikat Cakung, Jakarta Utara. Perusahaan tersebut disebut belum membayarkan gaji pekerja selama empat bulan terakhir.
Tak hanya itu, layanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan para pekerja sempat tidak aktif akibat tunggakan perusahaan.
Setelah dilakukan peninjauan bersama Kementerian Ketenagakerjaan, langkah darurat langsung dilakukan untuk mengaktifkan kembali layanan BPJS para pekerja.
"Kami datang bersama Dirjen Kemenaker dan langsung mengambil langkah. BPJS Kesehatannya harus dihidupkan kembali. Alhamdulillah sekarang sudah aktif dan para pekerja sangat bersyukur, bahkan ada yang menangis," pungkasnya.
Editor : Setiadi