Lingkaran.net - Fraksi Partai Gerindra DPRD Jawa Timur menyoroti masih adanya sisa anggaran belanja sebesar Rp2,05 triliun dalam pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim pun diminta menjelaskan secara rinci penyebab tidak terserapnya anggaran tersebut hingga ke tingkat perangkat daerah, program, kegiatan, dan jenis belanja.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Hermin, dalam Pemandangan Umum (PU) Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, senin (29/6/2026).
Menurut Hermin, dari pagu belanja daerah sebesar sekitar Rp33,25 triliun, realisasi belanja baru mencapai Rp31,20 triliun. Selisih sebesar Rp2,05 triliun tersebut harus dijelaskan secara terbuka agar publik mengetahui penyebab tidak terserapnya anggaran.
"Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Provinsi menjelaskan sisa anggaran tersebut berdasarkan perangkat daerah, program, kegiatan, dan jenis belanja," tegas Hermin.
Fraksi Gerindra mempertanyakan berapa besar sisa anggaran yang benar-benar berasal dari efisiensi pengadaan dan berapa yang terjadi akibat kegiatan dibatalkan, keterlambatan proses tender, kegagalan kontrak, persoalan administrasi, perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, maupun lemahnya kemampuan organisasi perangkat daerah dalam mengeksekusi program.
Hermin menegaskan, seluruh sisa anggaran tidak boleh begitu saja diklaim sebagai hasil efisiensi.
"Efisiensi berarti output dan manfaat tetap tercapai dengan biaya yang lebih rendah. Namun jika anggaran tidak terserap karena pekerjaan tidak selesai, pelayanan tertunda, atau masyarakat tidak menerima manfaat yang seharusnya, maka itu bukan efisiensi, melainkan persoalan pelaksanaan yang wajib diperbaiki," ujar Hermin.
Karena itu, lanjut dia, Fraksi Gerindra meminta Gubernur Jawa Timur memaparkan 10 perangkat daerah dengan sisa anggaran terbesar, lengkap dengan penyebab utama serta langkah-langkah koreksi yang akan dilakukan.
Meski demikian, kata Hermin, Fraksi Gerindra mengapresiasi capaian kinerja fiskal Pemprov Jatim sepanjang 2025. Pendapatan daerah berhasil melampaui target, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi penopang utama, defisit anggaran lebih rendah dari proyeksi, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali diraih.
Namun, Hermin menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak boleh membuat pemerintah menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih harus diselesaikan.
"Masih terdapat pekerjaan rumah berupa sisa belanja Rp2,05 triliun, SiLPA sebesar Rp3,38 triliun, rendahnya realisasi belanja tidak terduga, peningkatan kualitas belanja modal, penuntasan rekomendasi BPK, pengamanan aset daerah, penguatan kinerja BUMD, hingga memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan secara adil oleh masyarakat," katanya.
Fraksi Gerindra juga meminta agar jawaban Gubernur atas seluruh catatan fraksi tidak disampaikan secara normatif. Pemerintah diminta menyajikan data yang lengkap, mulai dari angka, nama perangkat daerah, lokasi kegiatan, penyebab persoalan, pihak yang bertanggung jawab, hingga target waktu penyelesaiannya.
"Pertanggungjawaban yang baik bukan hanya menampilkan keberhasilan, tetapi juga berani mengakui kekurangan, menjelaskan penyebabnya, serta menunjukkan langkah nyata untuk memperbaikinya," tegas Hermin.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai Gerindra menekankan bahwa politik anggaran harus dijalankan dengan akal sehat, disiplin, keberanian, dan keberpihakan kepada rakyat.
"Anggaran yang besar tidak akan berarti apabila masyarakat masih kesulitan memperoleh pelayanan. Sebaliknya, anggaran yang dikelola secara tepat sasaran akan menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan, membuka lapangan kerja, dan menjaga martabat masyarakat Jawa Timur," pungkasnya.
Editor : Setiadi