Lingkaran.net - Gelombang aksi damai yang digelar masyarakat di berbagai daerah di Jawa Timur untuk mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra, Abdul Halim.
Menurutnya, masifnya dukungan tersebut menjadi bukti nyata bahwa program unggulan pemerintah itu telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Aksi dukungan terhadap MBG tercatat berlangsung di sejumlah daerah, di antaranya Sidoarjo, Kota Blitar, Lumajang, Lamongan, Mojokerto, Sampang, Jember, Kota Malang, hingga Gresik. Fenomena tersebut, kata Abdul Halim, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat agar program MBG tetap dilanjutkan.
"Saya sebagai wakil masyarakat di DPRD Provinsi Jawa Timur melihat sendiri bagaimana antusiasme masyarakat dari berbagai lapisan. Dukungan ini terjadi secara masif hampir di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur, bahkan mulai bergelombang di berbagai daerah di Indonesia," ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (30/6/2026).
Menurut Ketua Komisi D DPRD Jatim itu, masyarakat turun ke jalan bukan tanpa alasan. Mereka telah merasakan langsung dampak ekonomi dan sosial dari keberadaan Program MBG, baik sebagai penerima manfaat maupun sebagai bagian dari rantai ekonomi yang tercipta.
"Ini menunjukkan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran MBG. Bukan hanya anak-anak yang mendapatkan asupan gizi, tetapi juga banyak masyarakat yang memperoleh penghasilan melalui program ini," katanya.
Abdul Halim menjelaskan, keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam satu dapur MBG, sekitar 50 orang relawan terlibat, namun hanya lima orang yang diwajibkan memiliki kompetensi dan sertifikasi khusus.
"Yang wajib memiliki keahlian hanya kepala SPPG, ahli gizi, tenaga administrasi atau akuntansi, koki, dan asisten lapangan. Selebihnya justru bisa diisi masyarakat umum, termasuk mereka yang tidak memiliki ijazah maupun keterampilan khusus. Program ini memberi ruang bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan," jelas politisi asal Dapil Madura ini.
Selain menciptakan lapangan kerja, lanjut Halim, program MBG juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan bahan baku dari petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM yang menjadi pemasok kebutuhan dapur MBG.
Ia menilai, manfaat tersebut menjadi alasan kuat mengapa masyarakat menginginkan program tersebut terus berlanjut.
Meski demikian, Halim mengakui masih ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menyuarakan penolakan terhadap Program MBG. Namun, menurutnya, perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi.
"Silakan saja ada yang pro dan kontra. Itu bagian dari dinamika demokrasi. Tetapi ukuran keberhasilannya harus objektif. Kita melihat pemerintah sangat terbuka melakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan yang muncul, termasuk tata kelola di Badan Gizi Nasional," tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah bersama aparat penegak hukum juga telah mengambil langkah tegas terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG. Karena itu, evaluasi dinilai harus difokuskan pada penyempurnaan tata kelola, bukan menghentikan program.
"Ini program yang sangat besar dan belum pernah ada contohnya di Indonesia. Karena itu tentu membutuhkan proses penyempurnaan. Yang dievaluasi adalah tata kelolanya, bukan programnya," ujarnya.
Abdul Halim juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan negara pertama yang menjalankan program makan bergizi bagi anak-anak. Menurutnya, saat ini hampir 100 negara telah memiliki program serupa sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia.
"Negara harus hadir. Kita masih menghadapi persoalan kemiskinan ekstrem, stunting, dan anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang layak. Program MBG menjadi salah satu solusi untuk memutus rantai persoalan tersebut," katanya.
Lebih jauh, Halim menilai keberadaan dapur MBG di setiap kecamatan juga berpotensi menjadi pusat informasi sosial bagi masyarakat. Dengan operasional yang berlangsung setiap hari, SPPG dinilai dapat menjadi titik koordinasi apabila ditemukan warga yang mengalami kerawanan pangan atau kesulitan memenuhi kebutuhan makan.
"Kalau ada warga yang benar-benar tidak bisa makan, dapur MBG bisa menjadi tempat masyarakat menyampaikan informasi. Dengan begitu, penanganannya bisa dilakukan lebih cepat. Artinya, keberadaan MBG bukan sekadar menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian dari sistem perlindungan sosial di tingkat kecamatan," pungkasnya.
Editor : Setiadi