Lingkaran.net - Wacana pendidikan gratis mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri mendapat respons dari Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Rasiyo.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim ini mendukung gagasan tersebut, namun mengingatkan pemerintah agar tidak sekadar menetapkan kebijakan tanpa menghitung secara matang kebutuhan anggarannya.
Rasiyo menilai pendidikan gratis dari SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi negeri merupakan langkah besar untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Pendidikan gratis bagi siswa SD, SMP, SMA, SMK bahkan sampai perguruan tinggi negeri sangat luar biasa. Itu memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk memperoleh pendidikan sampai perguruan tinggi,” kata Rasiyo saat dikonfirmasi, Minggu (20/9/2026).
Namun, menurut Rasiyo, tantangan terbesar bukan hanya menetapkan pendidikan gratis, melainkan memastikan skema pembiayaannya benar-benar jelas dan berkelanjutan.
Karena itu, Rasiyo meminta pemerintah menghitung secara menyeluruh kebutuhan anggaran yang diperlukan apabila seluruh pendidikan negeri benar-benar digratiskan.
“Harus dihitung betul-betul jumlah anggaran yang diperlukan untuk menggratiskan biaya pendidikan tersebut,” tegasnya.
Rasiyo juga menyoroti pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut dia, jika pendidikan negeri benar-benar akan digratiskan secara menyeluruh, jangan sampai tanggung jawab pembiayaannya justru terbagi-bagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kalau sistemnya harus digratiskan, jangan ada pemilahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyelenggaraan pendidikan semuanya ditangani oleh pusat,” ujarnya.
Termasuk di dalamnya, kata Rasiyo, pembiayaan untuk tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ia mengusulkan agar gaji guru maupun karyawan sekolah ditanggung pemerintah pusat sehingga kebijakan pendidikan gratis tidak menimbulkan beban baru bagi pemerintah daerah.
“Termasuk gaji guru dan karyawannya ditangani oleh pemerintah pusat,” katanya.
Pernyataan Rasiyo tersebut disampaikan menyusul komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk membahas pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri.
Presiden sebelumnya mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan tersebut.
Dalam acara puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat (18/9/2026), Prabowo menegaskan biaya pendidikan negeri mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis dan tidak menjadi beban masyarakat.
“Saya sangat setuju. Saya akan segera mengadakan ratas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis. Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” kata Prabowo.
Bagi Rasiyo, gagasan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang jelas. Pendidikan gratis, menurut dia, harus diikuti kepastian siapa yang menanggung biaya operasional, gaji tenaga pendidikan, hingga kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
Dengan demikian, kebijakan pendidikan gratis tidak hanya memperluas akses masyarakat, tetapi juga memiliki skema pembiayaan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Editor : Setiadi