Surabaya, Lingkaran.net---Kasus narkoba di Jawa Timur terus melonjak. Banyak pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah maupun lembaga yang fokus memberantas barang haram itu demi terwujudnya generasi emas.
Badan Narkotika Nasional (BNN) pun menyadari kasus narkoba di provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini menempati urutan nomor dua se-Indonesia dengan jumlah 5.000-6.000 kasus.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mathur Husyairi menyoroti eskalasi peredaran narkoba yang merajalela ini.
Keprihatinannya juga diungkapkannya atas kondisi peredaran narkoba yang semakin menggila di Jawa Timur.
Menurutnya, bisnis narkoba menjadi magnet besar karena keuntungannya yang tinggi, menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa pandang bulu.
"Perdagangan atau bisnis narkoba memang luar biasa dan sangat menjanjikan, tidak hanya di kalangan elit, menengah maupun kelas bawah," kata Mathur Husyairi, Kamis (27/6/2024).
Politisi asal Madura ini menilai bahwa slogan perang melawan narkoba hanya akan menjadi hampa tanpa langkah konkret.
Kata Mathur, pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk program-program pencegahan yang langsung berdampak pada masyarakat.
Namun, ia menyayangkan bahwa hal tersebut belum dilakukan secara memadai, menyebabkan upaya pencegahan dan penanggulangan terkendala.
"Pengambilan keputusan harus lebih tegas dan terkoordinasi. Selama ini, terkesan masih ada fragmentasi di antara pemangku kepentingan dalam menjalankan program-programnya," tambahnya.
Dalam memerangi barang candu itu, lanjut Mathur, haruslah gayung bersambut.
Pun demikian diantara pemegang kebijakan. Matur mengatakan seharusnya semua kekuatan harus disatukan, agar target yang sudah dicanangkan bisa dicapai.
Selama ini, ia menilai stakeholder jalan sendiri-sendiri dalam melakukan gerakan maupun program kerjanya.
Lebih dari itu, sambung dia, dalam penangkapan pelaku peredaran narkoba, aparat berwenang harus tegas menarget siapa saja yang berperan di dalamnya. Mulai dari pengedar, pemilik ritel hingga pihak-pihak yang menjadi tameng dibelakangnya.
"Pihak berwajib terkesan tebang pilih bahkan ada oknum yg terlibat jadi backing peredaran dan transaksi narkoba," ujarnya.
Tidak hanya itu, program BNN sendiri ia menilai tidak ada titik target yang jelas dengan langkah perencanaan yang terarah. Sehingga, terkesan instansi pemberantasan narkoba nomor wahid di Indonesia mandul.
"BNN dan turunan mandul dan terkesan tak punya perencanaan yang baik dan terarah," pungkasnya. (Alkalifi Abiyu)
Editor : Redaksi