Surabaya, Lingkaran.net Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diprediksi akan mengalami perubahan signifikan setelah sejumlah kiai khos Nahdlatul Ulama (NU) memberikan ‘Mandat Tebuireng’ kepada Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Akhyar, untuk memperbaiki hubungan antara PBNU dan PKB.
Mandat tersebut diserahkan oleh KH Miftachul Akhyar kepada Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, pada hari Senin, 12 Agustus 2024, di Surabaya.
Mandat ini dihasilkan dari pertemuan yang dilakukan para kiai khos di Pesantren Tebuireng, Jombang, yang menilai adanya masalah dalam hubungan PBNU dengan PKB.
“Kemarin para kiai khos berkumpul di Pesantren Tebuireng untuk mendalami masalah-masalah terkait hubungan PBNU dan PKB,” ujar Gus Yahya usai pertemuan di Kediaman Rais Aam PBNU di Pesantren Miftachussunnah, Kedung Tarukan, Surabaya, Selasa (13/8/2024).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah kiai penting, termasuk Pengasuh Pesantren Lirboyo KH Anwar Mansyur, Pengasuh Pesantren Sidogiri KH Nurhasan, Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz, Wakil Rais Aam PBNU dan Pengasuh Pesantren Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, serta Pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong KH Mutawakil Alallah. Mereka semua bersepakat bahwa hubungan PBNU dan PKB harus diperbaiki.
“Saya tadi mendapatkan perintah langsung dari Rais Aam untuk menindaklanjuti laporan dari para kiai,” ungkap Gus Yahya, menegaskan komitmennya untuk membawa mandat tersebut ke dalam langkah nyata.
Masalah antara PBNU dan PKB, menurut Gus Yahya, sebenarnya bukan hal baru. Konflik ini telah terjadi sejak Muhaimin Iskandar memimpin PKB selama 15 tahun terakhir.
Salah satu isu terbesar yang mencuat adalah penghilangan kedudukan Dewan Syuro dalam struktur PKB, yang membuat Dewan Syuro tidak lagi memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan.
“Ini adalah perubahan fundamental sejak PKB didirikan oleh PBNU,” tegas Gus Yahya.
Ia menyatakan bahwa PBNU akan segera mengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah strategis demi memperbaiki hubungan ini, mengingat NU memiliki tanggung jawab moral terhadap dinamika di PKB.
Namun, Gus Yahya juga menekankan bahwa NU tidak hanya bertanggung jawab terhadap PKB, tetapi juga terhadap partai-partai lain yang memiliki aspirasi serupa.
“Tapi dengan PKB, yang didirikan oleh NU, kami punya tanggung jawab moral khusus. Kami akan melakukan sosialisasi kepada struktur NU agar memperjuangkan aspirasi NU di keputusan-keputusan PKB secara nasional,” pungkasnya.
Langkah ini menandai upaya serius PBNU untuk mengembalikan hubungan harmonis dengan PKB, dan sekaligus memberikan sinyal kuat bahwa perubahan dalam partai tersebut mungkin terjadi dalam waktu dekat.
Dengan ‘Mandat Tebuireng’ di tangan Gus Yahya, PBNU siap menghadapi tantangan baru dalam memperkuat posisinya di kancah politik nasional. Alkalifi Abiyu
