x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

KPU Jatim Siap Jalankan Keputusan MK Terkait Ambang Batas Pilkada Serentak 2024

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat threshold atau ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024, sesuai dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, dalam acara sosialisasi maskot Pilkada serentak di Surabaya, Jumat (23/8/2024).

"Selama peraturan tersebut berdasarkan ketetapan KPU RI, kami siap melaksanakannya," ujar Aang.

Ia juga memastikan bahwa aturan ini akan diterapkan menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024.

Dalam persiapan pendaftaran, KPU Jatim telah menunjuk RSUD Dr. Soetomo sebagai lokasi tes kesehatan bagi pasangan calon, setelah mendapatkan referensi dari Dinas Kesehatan Jatim.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Jatim juga menginstruksikan KPU di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat sosialisasi, termasuk memperkenalkan maskot Pilkada bernama Si-Jali kepada masyarakat.

"Maskot ini adalah alat untuk menyebarkan informasi penting bahwa Pilgub dan Pilbup/Pilwali akan segera digelar," tambah Aang. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Kamis, 19 Nov 2026 17:30 WIB | Hype

Hari Anak Sedunia 2026, Sri Wahyuni DPRD Jatim Dorong Pemenuhan Hak Anak

Lingkaran.net - Peringatan Hari Anak Sedunia setiap 20 November harus menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak, bukan sekadar ...
Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB | Umum

Pemprov Jatim Tak Hentikan Gaji Nurkholis Meski Jadi Tersangka Korupsi

Lingkaran.net - Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) perizinan ...
Kamis, 19 Nov 2026 15:36 WIB | Politik & Pemerintahan

18 Tahun Dinanti, UU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan DPR

Lingkaran.net - Setelah dinanti selama 18 tahun, Undang-Undang (UU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya resmi ...