x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

KPU Jatim Siap Jalankan Keputusan MK Terkait Ambang Batas Pilkada Serentak 2024

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat threshold atau ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024, sesuai dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, dalam acara sosialisasi maskot Pilkada serentak di Surabaya, Jumat (23/8/2024).

"Selama peraturan tersebut berdasarkan ketetapan KPU RI, kami siap melaksanakannya," ujar Aang.

Ia juga memastikan bahwa aturan ini akan diterapkan menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024.

Dalam persiapan pendaftaran, KPU Jatim telah menunjuk RSUD Dr. Soetomo sebagai lokasi tes kesehatan bagi pasangan calon, setelah mendapatkan referensi dari Dinas Kesehatan Jatim.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Jatim juga menginstruksikan KPU di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat sosialisasi, termasuk memperkenalkan maskot Pilkada bernama Si-Jali kepada masyarakat.

"Maskot ini adalah alat untuk menyebarkan informasi penting bahwa Pilgub dan Pilbup/Pilwali akan segera digelar," tambah Aang. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Jumat, 16 Jan 2026 21:34 WIB | Politik & Pemerintahan

Oknum ASN Lempari Bus Trans Jatim di Gresik, DPRD Jatim Soroti Etika dan Keselamatan Penumpang

Lingkaran.net - Insiden pelemparan batu terhadap armada Bus Trans Jatim di Kabupaten Gresik menuai keprihatinan dari DPRD Jawa Timur.   Wakil Ketua Komisi D ...
Jumat, 16 Jan 2026 10:53 WIB | Politik & Pemerintahan

Budiono Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Dorong Pengawasan Ormas Terintegrasi di Seluruh Daerah

Lingkaran.net - Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Budiono, menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD Jawa Timur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ...
Jumat, 16 Jan 2026 10:21 WIB | Politik & Pemerintahan

121 Ribu Ormas di Jatim, Hanya 1.300 yang Terdata Provinsi

Ormas Tak Terkontrol di Jatim, Investor Bisa Kabur? ...