x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

KPU Jatim Siap Jalankan Keputusan MK Terkait Ambang Batas Pilkada Serentak 2024

Avatar Redaksi

Umum

Surabaya, Lingkaran.net Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menegaskan kesiapannya untuk melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat threshold atau ambang batas pencalonan dalam Pilkada 2024, sesuai dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Jatim, Aang Kunaifi, dalam acara sosialisasi maskot Pilkada serentak di Surabaya, Jumat (23/8/2024).

"Selama peraturan tersebut berdasarkan ketetapan KPU RI, kami siap melaksanakannya," ujar Aang.

Ia juga memastikan bahwa aturan ini akan diterapkan menjelang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur, yang dijadwalkan pada 27-29 Agustus 2024.

Dalam persiapan pendaftaran, KPU Jatim telah menunjuk RSUD Dr. Soetomo sebagai lokasi tes kesehatan bagi pasangan calon, setelah mendapatkan referensi dari Dinas Kesehatan Jatim.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, KPU Jatim juga menginstruksikan KPU di seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat sosialisasi, termasuk memperkenalkan maskot Pilkada bernama Si-Jali kepada masyarakat.

"Maskot ini adalah alat untuk menyebarkan informasi penting bahwa Pilgub dan Pilbup/Pilwali akan segera digelar," tambah Aang. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Kamis, 24 Sep 2026 18:18 WIB | Politik & Pemerintahan

Banyak Kepala Dinas Absen Paripurna DPRD Jatim, Sekdaprov: Ada Catatan

Lingkaran.net - Sejumlah kepala dinas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur beberapa kali tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD Jatim. Kondisi tersebut ...
Kamis, 24 Sep 2026 17:35 WIB | Umum

KPK Geledah Kanwil BPN Jatim, Penyidikan Korupsi ATR/BPN Makin Meluas

Lingkaran.net - Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN berlanjut ke level ...
Kamis, 24 Sep 2026 16:06 WIB | Politik & Pemerintahan

RAPBD Jatim 2027 Tembus Rp27 Triliun, Demokrat Soroti Kualitas Belanja

Lingkaran.net - Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sekadar mengejar kesesuaian administratif dalam penyusunan ...