Surabaya, Lingkaran.net Menghadapi Pemilu 2024, tantangan terbesar bagi KPU Jawa Timur bukan hanya dari segi teknis penyelenggaraan, tetapi juga distribusi logistik ke daerah-daerah terisolir seperti kepulauan di Kabupaten Sumenep.
Wilayah ini terkenal memiliki medan sulit, terutama di 9 kecamatan kepulauan yang tersebar di tengah lautan Madura ini.
Miftahur Rozaq, Komisioner KPU Jatim Divisi Perencanaan dan Logistik mengungkapkan bahwa pengiriman logistik ke kepulauan terpencil seperti Sumenep menjadi prioritas.
“Kami belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, distribusi logistik untuk kepulauan akan dimulai lebih awal, setidaknya H-10 sebelum hari pencoblosan,” katanya usai menggelar media gathering di hotel kawasan Jl Basuki Rahmat Surabaya, Jumat (4/10).
Menurut dia, hal itu penting untuk memastikan seluruh kebutuhan pemilu tiba tepat waktu. Disamping itu, kata Rozaq, cuaca dan kondisi geografis yang tidak menentu di kepulauan Sumenep.
Logistik yang akan dikirim, termasuk surat suara, lanjut Rozaq, akan tiba dalam kondisi sudah dilipat dan dikemas dalam kotak suara yang dibungkus plastik tahan air.
Hal ini untuk mengantisipasi potensi kerusakan akibat perjalanan panjang melalui jalur laut, yang kerap diwarnai hujan deras dan angin kencang. “Tidak ada ruang untuk kesalahan di sini. Setiap surat suara harus aman, tidak boleh ada yang rusak,” tegas Rozaq.
Rozaq membeberkan, kebutuhan logistik pada pilkada serentak 2024 ini menyesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang ada di Jatim. Seperti diketahui, ada sebanyak 31.280.418 DPT yang tersebar diseluruh Jatim.
“Bilik suara jumlah kebutuhannya 171.502 dan segelnya berjumlah 1.853.000. Sedangkan, Surat suara 32.088.910 ini setelah ditambah 2,5 persen di setiap TPS dan Alat bantu tuna netra sebanyak 60.751,” pungkasnya.
Pada kesempatan beda, Ketua KPU Jatim, Aang Khunaifi, menambahkan bahwa distribusi logistik untuk wilayah-wilayah seperti Sumenep akan melibatkan bantuan TNI dan Polri.
“Kami butuh dukungan kendaraan khusus yang mampu menembus wilayah dengan medan berat dan akses sulit. Ini termasuk kendaraan amfibi yang mungkin akan digunakan di beberapa titik kepulauan,” ujarnya.
Tidak hanya tantangan geografis, KPU juga harus memikirkan ancaman cuaca ekstrem, seperti badai dan hujan deras yang diprediksi melanda wilayah Jatim di bulan Oktober dan November.
“Untuk wilayah-wilayah rawan bencana seperti Trenggalek, Pacitan, dan Lumajang, kami sudah menyiapkan strategi mitigasi bencana. Setiap potensi longsor atau banjir sudah kami antisipasi,” jelas Aang.
Sebagai provinsi terbesar kedua di Indonesia, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/kota yang tersebar luas dengan akses yang bervariasi. KPU Jatim tidak main-main dalam memastikan semua wilayah, termasuk yang paling terisolir, mendapat logistik tepat waktu.
“Pilkada bukan hanya soal mencoblos, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa menyatukan seluruh komponen bangsa, termasuk di daerah-daerah yang terpencil sekalipun,” pungkas Aang.
Dengan langkah-langkah mitigasi yang matang dan dukungan penuh dari berbagai pihak, Pilgub Jatim 2024 akan menjadi ujian nyata bagi profesionalitas dan kesiapan KPU Jatim. Apa pun tantangan yang muncul, mereka siap melaluinya demi keberhasilan pesta demokrasi. Alkalifi Abiyu
