x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Anggaran Pilgub 2024 Jatim Sisa Rp 127 Miliar

Avatar Redaksi

Jawa Timur

Surabaya, Lingkaran.net Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur mengembalikan Rp 127 Miliar ke kas daerah yang merupakan sisa penyelenggaraan Pilgub Jatim 2024. Nominal tersebut berkisar 15 persen dari total anggaran yang diterima KPU Jatim yakni Rp 845 Miliar dari APBD.

Sekretaris KPU Jatim Nanik Karsini menjelaskan, nominal sisa tersebut didapat setelah pihaknya merampungkan penghitungan total anggaran yang terpakai selama pelaksanaan tahapan Pilgub. Laporan Pertanggung Jawaban pun telah dikirim ke Pemprov Jatim.

"Sisa anggaran itu kami kirim ke Kasda," kata Nanik saat dikonfirmasi, Selasa (6/5/2025).

Dalam penjelasan sebelumnya, kewajiban pengembalian sisa anggaran itu termuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Pengembalian sisa anggaran wajib dilakukan maksimal tiga bulan setelah penetapan calon.

KPU sebelumnya menetapkan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak sebagai Paslon terpilih pada 6 Februari 2025.

Sehingga berdasarkan NPHD itu, maka KPU wajib mengembalikan sisa anggaran maksimal pada 6 Mei. Nominal yang tersisa itu merupakan anggaran yang tidak terserap.

Nanik menjelaskan ada sejumlah tahapan yang menyisakan anggaran. Diantaranya, adalah anggaran APD ala Covid-19. Sebab pada saat penganggaran, memperhitungkan potensi pandemi.

Selain itu, juga pada saat tahap pencalonan. Semula, KPU Jatim memperhitungkan potensi lebih dari tiga paslon kontestan hingga berhitung kemungkinan paslon jalur perseorangan.

Namun, rupanya pada tahap pencalonan hanya muncul tiga paslon kontestan Pilgub Jatim 2024. "Total anggaran yang terserap untuk Pilgub yaitu 84,9 persen," terang Nanik.

Sementara itu, Nanik memastikan berbagai tugas dan fungsi KPU Jatim tetap akan berjalan sekalipun Pilkada rampung dan anggaran sisa dikembalikan. Sebab, secara hirarki KPU Jatim merupakan jajaran KPU RI. Artinya, ada anggaran yang bersumber dari APBN.

"Operasionalnya ikut APBN, kecuali dapat hibah non pemilihan dari Pemda," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Komisi A DPRD Jatim Freddy Poernomo mengungkapkan operasional KPU Jatim setelah Pilkada memang akan menjadi beban APBN karena merupakan lembaga vertikal KPU RI. Freddy pun mendorong agar pendidikan politik terus dilakukan oleh KPU.

Dalam upaya ini, KPU dinilai juga bisa bersinergi dengan banyak pihak termasuk bersinergi dengan partai politik. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Senin, 30 Jun 2025 20:51 WIB | Olahraga

Penjualan Tiket Piala Presiden 2025 Dibuka, Simak Cara Belinya

Penjualan tiket pertandingan pembuka Piala Presiden 2025 resmi dibuka untuk publik ...
Senin, 30 Jun 2025 19:53 WIB | Surabaya Raya

Tertibkan Parkir di Kawasan RS Adi Husada, Dishub Surabaya Pasang Rambu Larangan Parkir

Dishub Surabaya menggelar sosialisasi dan pemasangan rambu larangan parkir di area sekitar Rumah Sakit Adi Husada Kapasari ...
Senin, 30 Jun 2025 12:33 WIB | Jawa Timur

Jemaah Haji Lumajang Melahirkan di Tanah Suci, Bayi Prematur Diberi Nama Nu'aim

Surabaya, Lingkaran.net Kabar bahagia datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Lumajang, Jawa Timur, yang tergabung dalam kloter 83 Embarkasi Surabaya, ...