x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Partai Hanura: Putusan MK Pisahkan Pemilu dan Pilkada Beratkan Kerja Parpol

Avatar Setiadi

Politik & Pemerintahan

Surabaya, Lingkaran.net Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Akhmad Muqowam, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu daerah akan memberikan dampak besar bagi kerja partai politik, khususnya bagi para calon legislatif (caleg) di Pemilu mendatang.

Menurut Muqowam, selama ini sistem pemilu serentak—yang menggabungkan Pilpres dan Pileg—memungkinkan adanya sinergi antara caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam menggalang dukungan. 

Namun, dengan adanya pemisahan waktu penyelenggaraan, pola kerja sama antarcaleg tersebut akan terputus.

“Dalam pemikiran saya, kalau kemudian lapisannya ada pusat dan daerah, kami sebagai orang partai bagaimana mengkoordinasikan caleg pusat, provinsi, dan kabupaten. Kerjasama antarcaleg itu jadi tidak terjadi,” ujar Muqowam di sela-sela Musda Hanura Jatim di Surabaya, Selasa (1/7/2025).

Sesuai putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diketok pada 26 Juni 2025, Pemilu nasional akan digelar khusus untuk memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI. 

Sementara, pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan digelar bersamaan dengan Pilkada, dengan jarak waktu maksimal 2,5 tahun dari Pemilu nasional.

Dalam pandangan Muqowam, putusan MK tersebut memang tidak bisa langsung dijalankan sebelum ada regulasi dari DPR. Namun, ia mendukung ide besar pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif.

“Kalau bisa, pemilu legislatif dan eksekutif memang sebaiknya dipisah. Presiden, gubernur, bupati, dan walikota itu satu ruangan. Sedangkan legislatif ruangannya sendiri. Semoga DPR bisa memikirkan ke arah sana,” tegasnya.

Muqowam menegaskan, tantangan utama dari putusan ini adalah bagaimana partai politik menyusun ulang strategi pemenangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tanpa adanya sinergi antarcaleg lintas tingkatan, kerja politik akan jauh lebih berat dan memerlukan metode kampanye yang lebih terfokus.

“Ini jadi tantangan besar bagi partai, karena kerja gotong royong antarcaleg yang selama ini efektif akan hilang,” pungkasnya. (*)

Artikel Terbaru
Sabtu, 31 Okt 2026 20:50 WIB | Politik & Pemerintahan

Ruang Fiskal Jatim Menyempit, Anggaran Pembangunan Ikut Tertekan

Lingkaran.net - Kebijakan efisiensi anggaran dalam Rancangan APBD Jawa Timur 2027 berdampak terhadap sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi D ...
Sabtu, 31 Okt 2026 18:11 WIB | Politik & Pemerintahan

Rp7,71 Miliar untuk Pulihkan Tahura Raden Soerjo Pascakebakaran, Berapa Hektare Hutan Dipulihkan?

Lingkaran.net - Pemulihan ekosistem Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo pascakebakaran membutuhkan tambahan anggaran Rp7.714.440.000. Namun, besarnya ...
Jumat, 30 Okt 2026 22:01 WIB | Politik & Pemerintahan

Anggaran DPRKPCK Jatim Naik Rp53 Miliar, Tapi Serapan 2026 Baru 38,9 Persen

Lingkaran.net - Realisasi anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PRKPCK) Jawa Timur menjadi sorotan Komisi D DPRD ...