Surabaya, Lingkaran.net DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna membahas laporan Badan Anggaran (Banggar) terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2025, Sabtu (16/11/2024).
Dalam rapat yang dihadiri anggota DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut, Juru Bicara Banggar, Yordan M. Batara-Goa, memaparkan rencana anggaran dengan total belanja daerah mencapai Rp29,658 triliun.
Namun, dengan pendapatan daerah yang lebih rendah, APBD 2025 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp1,533 triliun.
Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan daerah netto, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan fiskal.
Prioritas APBD 2025: Dari Gizi hingga Pendidikan
Belanja Daerah 2025 akan difokuskan pada empat sektor utama:
1. Belanja Operasi: Rp22,813 triliun2. Belanja Modal: Rp1,609 triliun3. Belanja Tidak Terduga (BTT): Rp229,65 miliar4. Belanja Transfer: Rp5,006 triliun
Salah satu sorotan Banggar adalah dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Program ini dinilai krusial untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak, sehingga anggarannya harus dialokasikan di OPD terkait.
Program ini akan menjadi tulang punggung peningkatan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat Jawa Timur, ujar Yordan.
Pendidikan dan Rasionalisasi Belanja Pegawai
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi prioritas. Banggar mendorong peningkatan penerima manfaat program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan Pendidikan (BPOPP), dengan alokasi anggaran minimal sama seperti tahun 2024.
Belanja pegawai juga menjadi perhatian khusus. Dengan adanya formasi baru ASN dan pengangkatan PPPK di tahun 2025, rasionalisasi belanja pegawai dinilai penting.
Banggar merekomendasikan agar hasil rasionalisasi dialihkan untuk memperkuat pelayanan publik lainnya.
Rasionalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal Jawa Timur, sehingga pelayanan publik di sektor lain seperti kesehatan dan pendidikan bisa lebih optimal, tambah Yordan.
Dengan APBD yang dirancang ini, DPRD Jatim berharap semua sektor, terutama kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, dapat berjalan lebih baik.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal yang penting menuju pengesahan APBD 2025.
Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk menjawab tantangan pembangunan di Jawa Timur, terutama dalam upaya menekan defisit dan meningkatkan pelayanan publik. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi