Surabaya, Lingkaran.net Rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi B DPRD Jawa Timur dan Dinas Peternakan (Disnak) Jatim terkait penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak berlangsung tertutup, Senin (6/1/2025).
Langkah ini menuai kritik dari publik yang menilai kurangnya transparansi di tengah situasi darurat yang membutuhkan solusi cepat dan terbuka.
Hearing yang seharusnya menjadi momen penting untuk memaparkan strategi dan capaian penanganan PMK justru diwarnai sikap bungkam dari para pejabat terkait.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim, Nur Aziz, memilih tidak memberikan keterangan dengan alasan dirinya hanya memimpin sebagian rapat karena harus menghadiri agenda lain di fraksi.
"Saya tidak ingin memberikan komentar yang tidak sesuai dengan hasil rapat. Sebaiknya konfirmasi ke Mas Khusni saja," ujar politikus PAN asal Madura saat dimintai keterangan.
Namun, Khusni Mubarok, Wakil Ketua Komisi B dari Fraksi Gerindra, yang memimpin rapat setelah Nur Aziz, juga menolak memberikan pernyataan. "Tadi yang memimpin awal itu Mas Aziz, jadi sebaiknya tanya beliau," elaknya.
Kepala Dinas Peternakan Jatim, Indyah, juga enggan menjelaskan hasil rapat saat ditemui awak media.
Ia hanya menyebutkan bahwa Pemprov Jatim telah mengambil langkah strategis, seperti pengawasan mobilitas ternak dan vaksinasi, namun tanpa detail lebih lanjut.
Kebutuhan Transparansi di Tengah Krisis
Sikap tertutup ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan pelaku peternakan, yang berharap mendapatkan gambaran jelas terkait penanganan PMK di Jawa Timur. Anggota Komisi B, Oni Setiawan, menjadi satu-satunya yang memberikan sedikit gambaran mengenai kendala di lapangan.
"Penanganan sebenarnya cukup baik, tetapi kendalanya ada di anggaran. PMK ini termasuk bencana non-alam, sehingga memerlukan dana besar. Pemerintah pusat perlu mengalokasikan anggaran insidentil agar penanganan bisa lebih cepat," ujar Oni, politikus PDIP.
Berdasarkan data Disnak Jatim, dari November hingga Desember 2024, tercatat 6.072 kasus PMK dengan angka kematian mencapai 282 ekor sapi.
Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, sebelumnya menyebutkan bahwa Pemprov telah memperketat pengawasan lalu lintas ternak, mengintensifkan vaksinasi, dan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menekan penyebaran. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi