x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

PDIP Tolak Retret di Magelang, Sinyal Kuat Megawati Menuju Oposisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran?

Avatar Redaksi

Politik & Pemerintahan

Surabaya, Lingkaran.net Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

Keputusan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PDIP bersiap mengambil posisi sebagai oposisi murni dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2). Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah PDIP untuk menghentikan perjalanan menuju Magelang dan tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai.

Keputusan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang semakin memanas, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai langkah ini sebagai bentuk protes politik dari PDIP.

“Saya memahami ini sebagai reaksi dari PDIP dan Bu Mega yang setengah ‘ngambek’. Bagaimanapun, Mas Hasto adalah kader utama dan orang dekat Bu Mega. Pesan ini gamblang ditujukan ke presiden bahwa PDIP tampaknya siap mengambil posisi oposisi murni,” ujar Surokim saat dihubungi dari Surabaya, Sabtu (22/2/2025).

Keputusan ini dinilai bisa memperkeruh hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan ratusan kepala daerah yang berasal dari PDIP, retret di Akmil Magelang bisa menjadi ajang konsolidasi nasional.

Penolakan dari Megawati dinilai sebagai strategi politik untuk menunjukkan bahwa PDIP tak ingin berafiliasi dengan agenda pemerintah saat ini.

“Secara psikologis, ini bisa mempermalukan presiden. Retret yang seharusnya menjadi momen penyelarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah kini justru menjadi sorotan. PDIP menunjukkan sikap tegas bahwa mereka tidak ingin terikat dengan kebijakan pemerintah,” tambah Surokim.

PDIP sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah benar akan mengambil posisi sebagai oposisi penuh. Namun, langkah ini semakin menguatkan spekulasi bahwa partai berlambang banteng tersebut akan memilih jalur oposisi di pemerintahan yang baru.

Ke depan, dinamika politik nasional diprediksi akan semakin menarik, terutama bagaimana PDIP akan memainkan perannya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Selasa, 13 Okt 2026 11:28 WIB | Politik & Pemerintahan

Jatim Peringkat 3 PHK Nasional, Rasiyo DPRD Jatim Desak 16 BLK Dioptimalkan

Lingkaran.net - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi ancaman serius bagi pasar tenaga kerja di Jawa Timur. Tercatat sebanyak 6.154 pekerja di ...
Selasa, 13 Okt 2026 07:33 WIB | Umum

Jawa Timur Masuk 3 Besar Provinsi dengan PHK Terbanyak, 6.154 Pekerja Kehilangan Pekerjaan

Lingkaran.net - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menjadi tantangan serius bagi pasar tenaga kerja di Indonesia. Jawa Timur menempati posisi ...
Senin, 12 Okt 2026 22:56 WIB | Politik & Pemerintahan

Golkar, PKB, PAN Mulai Merapat ke Prabowo, Demokrat Masih Berhitung demi AHY

Lingkaran.net - Peta politik menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mulai memperlihatkan arah dukungan sejumlah partai politik. Partai Golkar, Partai ...