Surabaya, Lingkaran.net Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Keputusan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa PDIP bersiap mengambil posisi sebagai oposisi murni dalam pemerintahan Prabowo-Gibran.
Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP//2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2). Dalam surat itu, Megawati meminta para kepala daerah PDIP untuk menghentikan perjalanan menuju Magelang dan tetap berada dalam komunikasi aktif dengan partai.
Keputusan ini muncul di tengah dinamika politik nasional yang semakin memanas, terutama setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengamat politik dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, menilai langkah ini sebagai bentuk protes politik dari PDIP.
Saya memahami ini sebagai reaksi dari PDIP dan Bu Mega yang setengah ngambek. Bagaimanapun, Mas Hasto adalah kader utama dan orang dekat Bu Mega. Pesan ini gamblang ditujukan ke presiden bahwa PDIP tampaknya siap mengambil posisi oposisi murni, ujar Surokim saat dihubungi dari Surabaya, Sabtu (22/2/2025).
Keputusan ini dinilai bisa memperkeruh hubungan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Dengan ratusan kepala daerah yang berasal dari PDIP, retret di Akmil Magelang bisa menjadi ajang konsolidasi nasional.
Penolakan dari Megawati dinilai sebagai strategi politik untuk menunjukkan bahwa PDIP tak ingin berafiliasi dengan agenda pemerintah saat ini.
Secara psikologis, ini bisa mempermalukan presiden. Retret yang seharusnya menjadi momen penyelarasan visi antara pemerintah pusat dan daerah kini justru menjadi sorotan. PDIP menunjukkan sikap tegas bahwa mereka tidak ingin terikat dengan kebijakan pemerintah, tambah Surokim.
PDIP sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah benar akan mengambil posisi sebagai oposisi penuh. Namun, langkah ini semakin menguatkan spekulasi bahwa partai berlambang banteng tersebut akan memilih jalur oposisi di pemerintahan yang baru.
Ke depan, dinamika politik nasional diprediksi akan semakin menarik, terutama bagaimana PDIP akan memainkan perannya dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi