x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Pemkot Surabaya Antisipasi Urbanisasi Usai Idulfitri, Pendatang Tanpa Kejelasan Bakal Dipulangkan

Avatar Redaksi

Ekbis

Surabaya, Lingkaran.net---Pemkot Surabaya mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca Idulfitri 1446 H/2025.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh camat, lurah, RT, dan RW untuk memperketat pengawasan dan pendataan terhadap pendatang baru di wilayah masing-masing.

Wali Kota Eri menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap setiap warga yang datang ke Kota Pahlawan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendatang memiliki tujuan yang jelas dan tidak menjadi beban bagi kota.

"Sudah saya sampaikan kepada teman-teman, camat, lurah harus menguatkan dalam RW-nya masing-masing. Pertama, ketika ada orang yang datang, harus melaporkan," kata Eri Cahyadi Rabu (2/4/2025).

Ia menambahkan, pendatang yang mengubah KTP menjadi warga Surabaya tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya selama 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan kesejahteraan warga asli Surabaya.

“Kedua, kalau dia mengubah KTP, tetap 10 tahun tidak saya bantu,” imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memantau keamanan di lingkungan kos-kosan, yang biasanya mengalami peningkatan jumlah penghuni pasca Hari Raya Idulfitri.

Wali Kota Eri juga mengimbau RT/RW untuk mendata setiap penghuni kos guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Dan ketiga terkait keamanan. Biasanya kos-kosan tambah banyak, berarti kos-kosan harus didata siapa yang ada di sana. RT/RW harus mendata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Eri Cahyadi menegaskan, pendatang yang tidak memiliki kejelasan tujuan dan pekerjaan akan dipulangkan ke daerah asal.

Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal untuk proses pemulangan tersebut.

"Saya pulangkan kalau tidak ada kejelasan, tidak bekerja. Saya koordinasikan dengan pemda asal," tegasnya.

Langkah-langkah ini diambil Pemkot Surabaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan kota dari dampak negatif urbanisasi yang tidak terkendali.

“Ketika datang, harus didata. Dia sudah bekerja atau tidak? Kalau tidak bekerja, apa alasan tinggal di sini? Ini dibutuhkan kerja sama dengan RT/RW, karena itu saya berharap kepada RT/RW kalau ada yang masuk ke dalam wilayahnya tolong dipantau dan dijaga,” pungkasnya. (*/Hafiahza)

Artikel Terbaru
Kamis, 01 Okt 2026 11:58 WIB | Ekbis

Mobil Listrik Kuasai 17 Persen Pasar Kendaraan Baru Jatim, Pajaknya Masih Tunggu Arahan Pusat

Lingkaran.net - Peralihan masyarakat Jawa Timur ke kendaraan listrik melaju kencang. Dalam enam bulan pertama 2026, sekitar 17 persen kendaraan baru yang ...
Kamis, 01 Okt 2026 11:39 WIB | Umum

Komisi D DPRD Jatim Soroti Ratusan Tambang Diduga Ilegal: Penegak Hukum Harus Bertindak

Lingkaran.net - Persoalan pertambangan di Kabupaten Jember kembali menjadi sorotan. Dalam rapat koordinasi antara DPRD Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Pemkab ...
Kamis, 01 Okt 2026 11:09 WIB | Politik & Pemerintahan

PAN DPRD Jatim Minta ‘Cek Kesehatan’ BUMD hingga Anak-Cucunya

Lingkaran.net - Persoalan BUMD Jawa Timur dinilai tidak cukup diselesaikan dengan membentuk biro baru. Akar masalahnya justru harus dibongkar dari kondisi ...