x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Pemkot Surabaya Antisipasi Urbanisasi Usai Idulfitri, Pendatang Tanpa Kejelasan Bakal Dipulangkan

Avatar Redaksi

Ekbis

Surabaya, Lingkaran.net---Pemkot Surabaya mengambil langkah tegas untuk mengantisipasi gelombang urbanisasi pasca Idulfitri 1446 H/2025.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menginstruksikan seluruh camat, lurah, RT, dan RW untuk memperketat pengawasan dan pendataan terhadap pendatang baru di wilayah masing-masing.

Wali Kota Eri menekankan pentingnya pendataan yang akurat terhadap setiap warga yang datang ke Kota Pahlawan.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pendatang memiliki tujuan yang jelas dan tidak menjadi beban bagi kota.

"Sudah saya sampaikan kepada teman-teman, camat, lurah harus menguatkan dalam RW-nya masing-masing. Pertama, ketika ada orang yang datang, harus melaporkan," kata Eri Cahyadi Rabu (2/4/2025).

Ia menambahkan, pendatang yang mengubah KTP menjadi warga Surabaya tidak akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Surabaya selama 10 tahun. Hal ini dilakukan untuk memprioritaskan kesejahteraan warga asli Surabaya.

“Kedua, kalau dia mengubah KTP, tetap 10 tahun tidak saya bantu,” imbuhnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga akan memantau keamanan di lingkungan kos-kosan, yang biasanya mengalami peningkatan jumlah penghuni pasca Hari Raya Idulfitri.

Wali Kota Eri juga mengimbau RT/RW untuk mendata setiap penghuni kos guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

"Dan ketiga terkait keamanan. Biasanya kos-kosan tambah banyak, berarti kos-kosan harus didata siapa yang ada di sana. RT/RW harus mendata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Eri Cahyadi menegaskan, pendatang yang tidak memiliki kejelasan tujuan dan pekerjaan akan dipulangkan ke daerah asal.

Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) asal untuk proses pemulangan tersebut.

"Saya pulangkan kalau tidak ada kejelasan, tidak bekerja. Saya koordinasikan dengan pemda asal," tegasnya.

Langkah-langkah ini diambil Pemkot Surabaya untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan kota dari dampak negatif urbanisasi yang tidak terkendali.

“Ketika datang, harus didata. Dia sudah bekerja atau tidak? Kalau tidak bekerja, apa alasan tinggal di sini? Ini dibutuhkan kerja sama dengan RT/RW, karena itu saya berharap kepada RT/RW kalau ada yang masuk ke dalam wilayahnya tolong dipantau dan dijaga,” pungkasnya. (*/Hafiahza)

Artikel Terbaru
Rabu, 17 Jun 2026 14:49 WIB | Politik & Pemerintahan

Tambah Reses dan Souvenir, NasDem DPRD Jatim Ingatkan Kepercayaan Publik

Lingkaran.net - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif ...
Rabu, 17 Jun 2026 14:20 WIB | Politik & Pemerintahan

Samwil DPRD Jatim Nilai Giant Sea Wall Penting untuk Lindungi Warga Pesisir

Lingkaran.net - Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang tengah dikaji pemerintah pusat mendapat perhatian dari Anggota DPRD Jawa ...
Rabu, 17 Jun 2026 13:35 WIB | Politik & Pemerintahan

Komisi D DPRD Jatim Minta Tarif Angkutan Umum Tak Naik Meski Pertamax Melonjak

Dishub Jatim Diminta Cari Solusi Bersama Organda ...