Surabaya, Lingkaran.net Menjelang Kongres Persatuan GMNI, suhu politik internal organisasi marhaenis ini memanas. Puluhan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) GMNI se-Surabaya kompak mendesak DPP GMNI versi Arjuna Dendy untuk segera mengambil alih kepemimpinan DPC GMNI Surabaya yang dinilai sudah kadaluarsa.
Desakan itu dikirim dalam bentuk surat terbuka yang menyebut masa jabatan Ketua DPC, Bung Prima, dan Sekretaris DPC, Bung Irsyad, sudah melewati batas waktu. Mengacu pada pelaksanaan Konfercab terakhir 16 November 2022 dan pelantikan pengurus 18 Maret 2023, maka masa kepemimpinan mereka dinilai telah berakhir secara de facto maupun de jure.
“Cabang Surabaya adalah cabang historis. Tapi hari ini, kami tidak melihat semangat historis itu hadir dalam kerja-kerja organisasi,” tegas Sarinah Sabrina, Ketua DPK GMNI Fakultas Hukum UNTAG Surabaya.
Sarinah menuding, selama kepemimpinan Bung Prima, DPC GMNI Surabaya nyaris tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan organisasi. Tak ada rapat, tak ada kajian ideologis, tak ada konsolidasi.
Bahkan, selama dua tahun terakhir, GMNI Surabaya absen dalam aksi May Day—sesuatu yang dianggap “kemunduran moral” bagi organisasi kerakyatan.
“Kami kasih waktu 7x24 jam. Jika tidak direspons, maka kami DPK se-Surabaya akan menggelar Konferensi Cabang Luar Biasa!” tegas Sarinah.
Sementara itu, Bung Rizal, Ketua DPK GMNI UNIPA Surabaya, menyebut konflik dua kubu di internal GMNI Surabaya yang telah berlangsung selama dua periode sebagai ironi.
Menurutnya, perpecahan itu seharusnya jadi pemicu lahirnya kompetisi sehat dalam program kerja, bukan justru jadi alasan vakumnya organisasi.
“Biaya politik dua kubu ini mahal, tapi hasilnya nihil. Ini saatnya kita rebut kembali marwah organisasi!” serunya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi