x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

DPR RI Minta TNI Beri Penjelasan Soal Prajurit Dikerahkan Jaga Kejaksaan

Avatar Redaksi

Uncategorized

Jakarta, Lingkaran.net Ketua DPR RI Puan Maharani meminta TNI memberikan penjelasan resmi terkait kebijakan pengerahan pasukan atau prajurit sebagai personel keamanan kejaksaan di seluruh Indonesia. Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Kenapa ada TNI berjaga di kejaksaan, nantinya harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak, kata Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/5/2025).

Seperti diketahui, kebijakan pengerahan pasukan TNI untuk menjaga kantor kejaksaan tertuang dalam surat Telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada 6 Mei 2025.

Dalam surat telegram tersebut, Panglima TNI memerintahkan seluruh jajaran untuk menugaskan personel serta perlengkapan guna mendukung pengamanan kejaksaan tinggi (Kejati) dan kejaksaan negeri (Kejari) di seluruh Indonesia. Kebijakan yang disebut sebagai sebuah bentuk kerja sama antara TNI dan Kejagung itu menimbulkan kontroversi.

Puan pun menilai, penjelasan dari pihak TNI penting agar tidak muncul spekulasi atau fitnah yang bisa memperkeruh suasana.

Jadi jangan sampai kemudian ada fitnah atau kemudian pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Jadi tolong dijelaskan secara jelas, tegas Puan.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Kristomei Sianturi, menjelaskan pengamanan di Kejaksaan merupakan bagian dari implementasi Nota Kesepahaman (MoU) antara TNI dan Kejaksaan RI.

MoU tersebut ditandatangani pada 6 April 2023, dengan nomor NK/6/IV/2023/TNI. Penugasan prajurit bersifat rutin dan preventif, bukan bentuk militerisasi terhadap lembaga penegakan hukum sipil.

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan pengamanan yang dilakukan oleh TNI tidak terkait dengan proses pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dalam penegakan hukum.

Kejagung juga menjelaskan kewenangan untuk melakukan pengamanan tak hanya dimiliki oleh Polri. Menurutnya, TNI juga masih mempunyai kewenangan dalam melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional dan tertuang dalam Pasal 7 UU TNI yang baru. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Sabtu, 12 Jul 2025 19:02 WIB | Umum

571 Ribu Penerima Bansos Main Judi Online, MUI Angkat Bicara 

Lingkaran.net – Dari 28 juta penerima bantuan sosial, lebih dari 570 ribu orang terindikasi juga aktif bermain judi online. Temuan ini membuat Majelis Ulama I ...
Sabtu, 12 Jul 2025 18:28 WIB | Umum

Gelar Razia Jukir Tak Resmi di Jumat Malam, Ternyata Ini Alasan Pemkot Surabaya

Sebanyak 13 jukir tak resmi terjaring operasi gabungan yang digelar Pemkot Surabaya bersama Sat Samapta Polrestabes Surabaya ...
Sabtu, 12 Jul 2025 17:25 WIB | Umum

Jember Deklarasikan Kebangkitan Koperasi di Harkopnas ke-78

Lingkaran.net - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menegaskan komitmennya dalam menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan. Hal ini ...