Surabaya, Lingkaran.net Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyampaikan pendapat akhirnya atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.
Dalam penyampaiannya, juru bicara Fraksi PDIP, Dewanti Rumpoko, menyoroti sejumlah persoalan mendasar, terutama terkait transparansi belanja sektor pendidikan dan kesehatan yang dinilai belum optimal.
“Tidak tersedia laporan rinci realisasi belanja pendidikan dan kesehatan dalam dokumen keuangan daerah. Akibatnya, kita tidak bisa memverifikasi apakah alokasi minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan benar-benar terealisasi,” ujar Dewanti saat rapat paripurna di ruang sidang DPRD Jatim, Senin (2/6/2025).
Tak hanya soal akuntabilitas belanja, PDIP juga menyoroti angka kemiskinan yang masih stagnan di angka 10,13% per Maret 2024, serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,13%.
Kedua indikator ini dinilai menjadi bukti bahwa program-program kesejahteraan rakyat belum memberikan dampak signifikan.
“Kami mendorong penataan ulang program penanggulangan kemiskinan berbasis data spasial yang lebih akurat per desa dan kelurahan,” tegas Dewanti.
Ia menyebut, pendekatan berbasis peta kemiskinan akan jauh lebih efektif dalam memastikan intervensi tepat sasaran.
Tak tanggung-tanggung, Fraksi PDIP juga mengusulkan tambahan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar untuk mendukung program padat karya produktif, pelatihan vokasi, hingga pemberdayaan UMKM.
“Langkah ini strategis untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran dalam dua tahun ke depan,” imbuhnya.
Fraksi PDIP juga memberikan catatan penting agar sebelum pengesahan APBD 2025, pemerintah daerah wajib menyampaikan data realisasi belanja sektoral secara terbuka kepada publik dan legislatif.
“Kami mengapresiasi kerja keras semua komisi DPRD dalam menyusun laporan objektif. Tapi eksekutif juga harus memberikan respons strategis terhadap berbagai masukan yang kami berikan dalam pemandangan umum sebelumnya,” pungkas Dewanti. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi