x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

13 Pulau di Selatan Jawa Timur Jadi Rebutan Trenggalek dan Tulungagung

Avatar Redaksi

Headline

Surabaya, Lingkaran.net Polemik batas wilayah antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung memanas. Penetapan 13 pulau di selatan Jawa Timur yang diklaim masuk ke dua wilayah tersebut berujung kisruh.

Hal ini menyerupai sengketa batas wilayah di Aceh dan Sumatra Utara dengan menyeret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penentu final atas status administrasi pulau-pulau tersebut.

Pulau-pulau yang diperebutkan itu antara lain Pulau Anak Tamengan, Anakan, Boyolangu, Jewuwur, Karangpegat, serta lima pulau Solimo (Kulon, Lor, Tengah, Wetan, dan Solimo utama), ditambah Sruwi, Sruwicil, dan Pulau Tameng.

Secara historis dan geografis, 13 pulau tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga tercantum dalam RTRW Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur.

Namun, semuanya berubah sejak Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa 13 pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulungagung.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, mengatakan pihaknya tidak dalam posisi mengambil keputusan.

"Yang menentukan bukan kami, tapi Kemendagri. Kami hanya memfasilitasi dan terus berkoordinasi," ujarnya pada Selasa (17/6/2025).

Lilik menyebut, rapat terakhir dengan Kemendagri berlangsung pada Desember 2024, yang dalam berita acaranya justru mencantumkan bahwa 13 pulau itu merupakan milik Kabupaten Trenggalek.

Namun di sisi lain, Pemkab Tulungagung tetap mengacu pada Kepmendagri 2022 dan bahkan telah mencantumkan pulau-pulau tersebut dalam Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2023.

Sementara Pemkab Trenggalek mengacu pada Perda Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2023 serta Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012.

Kedua pihak sama-sama ngotot dan telah duduk bersama beberapa kali, difasilitasi oleh Pemprov Jatim, namun belum membuahkan hasil.

Duplikasi wilayah ini dikhawatirkan akan berdampak pada aspek hukum, pelayanan publik, hingga potensi konflik sosial, terutama jika menyangkut perizinan tambang, wisata bahari, atau sumber daya laut lainnya. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Jumat, 23 Jan 2026 16:27 WIB | Olahraga

5 Pertandingan Paling Disorot di Pekan 18 BRI Super League 2025/26, Termasuk Big Match PSIM Yogyakarta Vs Persebaya

Sebanyak sembilan pertandingan pekan 18 BRI Super League 2025/26 akan dimainkan mulai Jumat (23/1/2026) sore hingga Senin (26/1/2026) malam. ...
Kamis, 22 Jan 2026 19:17 WIB | Politik & Pemerintahan

Keracunan MBG Terulang, Jairi Irawan DPRD Jatim Tegaskan SPPG Wajib Kantongi Sertifikat

Lingkaran.net - Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Jairi Irawan, menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengantongi Sertifikat Laik ...
Kamis, 22 Jan 2026 13:12 WIB | Umum

Penyaluran Bantuan Becak Listrik Presiden, Cak Yebe: Bentuk Perhatian Nyata Kepada Masyarakat Kecil

Bantuan 200 becak listrik dari Presiden Prabowo bagi pengemudi becak lansia Surabaya diapresiasi DPRD karena aman, mengurangi beban kerja, dan menopang ekonomi. ...