x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

13 Pulau di Selatan Jawa Timur Jadi Rebutan Trenggalek dan Tulungagung

Avatar Redaksi

Headline

Surabaya, Lingkaran.net Polemik batas wilayah antara Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung memanas. Penetapan 13 pulau di selatan Jawa Timur yang diklaim masuk ke dua wilayah tersebut berujung kisruh.

Hal ini menyerupai sengketa batas wilayah di Aceh dan Sumatra Utara dengan menyeret Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penentu final atas status administrasi pulau-pulau tersebut.

Pulau-pulau yang diperebutkan itu antara lain Pulau Anak Tamengan, Anakan, Boyolangu, Jewuwur, Karangpegat, serta lima pulau Solimo (Kulon, Lor, Tengah, Wetan, dan Solimo utama), ditambah Sruwi, Sruwicil, dan Pulau Tameng.

Secara historis dan geografis, 13 pulau tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Hal ini juga tercantum dalam RTRW Kabupaten Trenggalek dan RTRW Provinsi Jawa Timur.

Namun, semuanya berubah sejak Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa 13 pulau tersebut masuk wilayah Kabupaten Tulungagung.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, mengatakan pihaknya tidak dalam posisi mengambil keputusan.

"Yang menentukan bukan kami, tapi Kemendagri. Kami hanya memfasilitasi dan terus berkoordinasi," ujarnya pada Selasa (17/6/2025).

Lilik menyebut, rapat terakhir dengan Kemendagri berlangsung pada Desember 2024, yang dalam berita acaranya justru mencantumkan bahwa 13 pulau itu merupakan milik Kabupaten Trenggalek.

Namun di sisi lain, Pemkab Tulungagung tetap mengacu pada Kepmendagri 2022 dan bahkan telah mencantumkan pulau-pulau tersebut dalam Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2023.

Sementara Pemkab Trenggalek mengacu pada Perda Provinsi Jatim Nomor 10 Tahun 2023 serta Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012.

Kedua pihak sama-sama ngotot dan telah duduk bersama beberapa kali, difasilitasi oleh Pemprov Jatim, namun belum membuahkan hasil.

Duplikasi wilayah ini dikhawatirkan akan berdampak pada aspek hukum, pelayanan publik, hingga potensi konflik sosial, terutama jika menyangkut perizinan tambang, wisata bahari, atau sumber daya laut lainnya. Alkalifi Abiyu

Artikel Terbaru
Selasa, 15 Jul 2025 20:40 WIB | Umum

Kadin Jatim Perkuat LPKS, LaNyalla: Ini Kunci Tekan Pengangguran 

Lingkaran.net - Komitmen Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Timur untuk terus membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih berkualitas melalui penguatan ...
Selasa, 15 Jul 2025 20:29 WIB | Hype

Kontroversi Sound Horeg, Ternyata Ini Sejarah dan Asal Usulnya

Bagaimana sejarah sound horeg? Simak usalannya berikut ini. ...
Selasa, 15 Jul 2025 18:01 WIB | Umum

Risma Bongkar Kunci Jadi Pemimpin Hebat di Depan Pejabat ITS: Jangan Diam Kalau Mau Maju 

Lingkaran.net - Guna menumbuhkan semangat kepemimpinan yang kuat dan berintegritas di lingkungan perguruan tinggi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) ...