Lingkaran.net - Ancaman terhadap ketahanan pangan di Jawa Timur semakin nyata. Lahan pertanian produktif di provinsi ini terus mengalami penyusutan setiap tahunnya, mengancam ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memperingatkan pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah tegas dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundary Renny Paramana, menegaskan bahwa penurunan luas lahan pertanian harus diantisipasi serius dengan konsistensi penegakan tata ruang.
“Ini warning bagi sektor pertanian kita. Percuma program pertanian diintensifkan kalau lahannya terus berkurang. Langkah tegas untuk menghentikan konversi lahan harus segera dilakukan,” ujar politisi yang akrab disapa Bunda Renny, Senin (14/7/2025).
Data Fraksi PDIP menunjukkan bahwa konversi lahan pertanian produktif di Jawa Timur masih terjadi secara masif, dengan rata-rata penyusutan mencapai 5.212 hektare per tahun.
Lahan-lahan tersebut mayoritas beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, dan infrastruktur jalan tol.
“Tanpa penguatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), pengembangan lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan akan sangat rapuh,” lanjutnya.
Padahal, sekitar 35% penduduk Jawa Timur masih bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan. Namun tata ruang wilayah di sejumlah daerah belum konsisten diterapkan untuk melindungi kawasan pertanian.
“Tata ruang harus menopang ketahanan pangan. Ini tanggung jawab daerah masing-masing. Jika tidak dipertahankan, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil,” tegas Bunda Renny, yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Jatim.
Anggota Fraksi PDIP yang juga duduk di Komisi B DPRD Jatim, Ony Setiawan, menambahkan bahwa berbagai upaya teknis sebenarnya telah dilakukan untuk menghambat laju penyusutan lahan.
Program seperti intensifikasi pertanian, tumpangsari, dan pemanfaatan lahan pekarangan sudah dijalankan, termasuk kerja sama dengan Perhutani untuk memanfaatkan lahan sekitar hutan.
“Secara teknis sudah dilakukan di Jawa Timur, tapi kalau lahannya terus dikonversi, ya ruwet maneh. Wilayah hijau habis,” ujarnya.
Sebagai contoh, Pemprov Jatim pada 2024 telah mengoptimalkan sekitar 80 ribu hektare sawah dengan pola tanam IP400 (empat kali tanam dalam setahun) di wilayah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, dan Madiun.
“Ini langkah antisipatif. Tapi kalau RTRW kabupaten/kota tidak berpihak pada pertanian, ya tetap habis. Penopangnya tidak ada,” tegas Ony.
Selain menjaga produktivitas lahan sawah, Ony juga menekankan pentingnya diversifikasi usaha tani melalui pengembangan peternakan rakyat. Namun ia menyoroti bahwa akses petani terhadap bantuan ternak seperti kambing, sapi, dan ayam masih tergolong rumit.
“Tidak semua lahan cocok untuk sawah, makanya didorong pengembangan peternakan. Tapi untuk mendapatkan bantuan ternak itu sangat sulit di lapangan,” pungkasnya.
Editor : Setiadi