Lingkaran.net - Di tengah gegap gempita peluncuran nasional program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) oleh Presiden Prabowo Subianto, muncul catatan kritis dari lapangan.
Salah satunya datang dari Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tempat di mana seorang pengurus inti Kopdes mengaku tidak mengetahui tugasnya, bahkan mengaku terpilih tanpa pemahaman jelas soal sistem kerja koperasi.
DW (inisial), yang menduduki posisi strategis dalam struktur Kopdes Merah Putih di salah satu desa di Sidoarjo, buka suara.
Ia mengungkap bahwa proses pembentukan koperasi pada 14 Mei 2025 diawali dengan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang dihadiri perangkat desa dan tokoh masyarakat.
Namun, DW merasa dirinya hanya "ditunjuk" tanpa penjelasan mendalam soal peran dan tanggung jawab.
“Saya sempat ditawari jadi Ketua, tapi saya tolak karena belum tahu sistem kerja Kopdes. Akhirnya saya tetap masuk dalam struktur atas penunjukan Ketua BPD,” ujar DW, Senin (21/7/2025).
Meski proses pembentukan badan hukum berjalan formal dengan tanda tangan di hadapan notaris pada 26 Mei 2025 dan pembukaan rekening di BRI Cabang Pahlawan Sidoarjo, DW menyatakan bahwa tidak ada kegiatan lanjutan maupun rapat rutin setelah itu.
NPWP koperasi baru diterbitkan pada 1 Juli 2025. Namun, DW mengaku tidak pernah terlibat dalam penyusunan program atau distribusi dana.
Bahkan ketika soft launching dilakukan di Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada 8 Juli 2025, DW tidak diundang. Hanya Ketua Koperasi Desa Merah Putih dan Ketua Pengawas yang hadir dalam acara yang dipimpin langsung Bupati Subandi.
DW juga mengungkap adanya kabar penyaluran dana dari pusat yang diklaim telah masuk ke bendahara desa. Namun, tidak ada kejelasan mengenai besarannya.
“Katanya dana sudah turun 3 persen, tapi tidak tahu 3 persen dari berapa. Semua info hanya sepihak,” ungkapnya.
Pertemuan terakhir yang DW hadiri adalah pada 11 Juli 2025, membahas rencana usaha koperasi seperti simpan pinjam, penjualan sembako, dan pembukaan apotek. Namun, sejak itu tidak ada lagi aktivitas yang ia ketahui.
Kontras dengan Pernyataan Pemerintah Pusat
Sementara itu, dalam peluncuran nasional program Kopdes Merah Putih hari ini di Klaten, Jawa Tengah, Presiden Prabowo memuji kesiapan daerah, termasuk Jawa Timur.
Melalui video conference, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa 8.494 desa dan kelurahan di wilayahnya sudah memiliki badan hukum koperasi.
Ia bahkan menyebut Jawa Timur sebagai wilayah dengan proses hukumisasi tercepat, meski baru 23 Kopdes yang aktif beroperasi.
Siapkah Koperasi Desa Merah Putih Diimplementasikan?
Temuan dari Sidoarjo ini menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan dan pengawasan implementasi program nasional koperasi. DW bukan satu-satunya yang menyatakan kebingungan. Beberapa warga desa lain di Sidoarjo menyebut belum pernah melihat aktivitas koperasi meski nama mereka tercatat sebagai anggota.
Peluncuran 80.081 koperasi dalam waktu singkat adalah program ambisius. Namun, keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah badan hukum, tetapi transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas kelembagaan di lapangan.
Editor : Setiadi