Lingkaran.net - Setelah keputusan penonaktifan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir sebagai anggota DPR RI, publik bertanya-tanya apakah mereka masih akan menerima gaji dan tunjangan layaknya anggota DPR aktif.
Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR, anggota DPR yang diberhentikan sementara tetap memiliki hak atas keuangan. Artinya, mereka masih akan menerima gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, hingga uang paket selama masa nonaktif.
Baca juga: Hari Antikorupsi Sedunia, Puan Beri Pesan Pedas
Dalam Pasal 19 ayat (4) disebutkan:
“Anggota yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Dengan demikian, baik Sahroni maupun Nafa Urbach tetap berhak menerima gaji dan tunjangan DPR meski status mereka dinonaktifkan oleh Partai NasDem.
Hal yang sama juga berlaku bagi Eko Patrio dan Uya Kuya yang dinonaktifkan oleh PAN, serta Adies Kadir dari Partai Golkar.
Status Nonaktif Beda dengan PAW
Baca juga: KUHAP Baru Resmi Jadi Undang-undang, Berlaku Mulai 2 Januari 2026
Meski telah dinonaktifkan, status mereka belum sepenuhnya dicabut sebagai anggota DPR RI. Hal ini karena belum dilakukan mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW).
PAW adalah mekanisme hukum untuk mengganti anggota DPR atau DPRD yang berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh partai politik sesuai aturan perundang-undangan.
Selama belum ada PAW, penonaktifan anggota DPR hanya berlaku secara internal di fraksi partai masing-masing dan tidak menghilangkan hak keuangan mereka.
Baca juga: Puan Harap Muhammadiyah Terus Berkhidmat dan Melayani Umat di Milad ke-113
Hak Keuangan Masih Melekat
Dengan merujuk aturan yang ada, anggota DPR yang dinonaktifkan tetap mendapatkan gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan hingga uang paket.
Sehingga, meskipun secara politik status mereka digeser dari fraksi partai, secara administratif mereka masih tercatat sebagai anggota DPR RI dan berhak atas gaji serta tunjangan hingga ada proses PAW resmi.
Editor : Setiadi