Lingkaran.net - Di tengah tren fleksibilitas kerja aparatur sipil negara (ASN), Gubernur Khofifah Indar Parawansa justru mengambil langkah berbeda.
Alih-alih menerapkan work from anywhere (WFA), Pemprov Jawa Timur memilih skema work from home (WFH) setiap Rabu sebagai strategi menekan mobilitas dan menghindari lonjakan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat fenomena long weekend.
Baca juga: Bupati Lumajang Ajak ASN Perkuat Integritas dan Pelayanan Publik
Keputusan tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin apel pagi dan halal bihalal ASN di Halaman Kantor Gubernur Jatim, Rabu (25/3/2026). Ia menegaskan, WFH memiliki keunggulan dalam menjaga kedisiplinan dan pengawasan kinerja ASN.
“WFH bukan WFA. Kalau anywhere bisa di tempat wisata, kafe, atau di mana saja. Tapi kalau di rumah, ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja,” tegasnya.
Menurut Khofifah, bekerja dari rumah justru menghadirkan kontrol sosial yang lebih kuat, sehingga produktivitas ASN tetap terjaga tanpa harus kehilangan fleksibilitas.
Selain itu, pilihan WFH juga didasarkan pada pertimbangan efisiensi energi, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat mobilitas harian pegawai.
Baca juga: WFH ASN Setiap Rabu Disentil Fraksi PDIP DPRD Jatim, Ini Alasannya
Ia menilai, penerapan WFA justru berpotensi menimbulkan efek samping berupa peningkatan perjalanan, terutama jika dikaitkan dengan akhir pekan. Skema long weekend dinilai dapat mendorong masyarakat untuk bepergian, sehingga konsumsi BBM meningkat.
“Kalau setiap Jumat menjadi long weekend, justru penggunaan BBM bisa bertambah karena orang cenderung pulang kampung atau rekreasi,” ujarnya.
Untuk itu, Pemprov Jatim menetapkan hari Rabu sebagai jadwal WFH agar tidak beririsan dengan akhir pekan. Langkah ini diharapkan mampu menekan mobilitas tanpa memicu lonjakan perjalanan jarak jauh.
Baca juga: DPRD Jatim Curiga WFH Disalahgunakan, ASN Diminta Kirim Live Location
“Yang kita inginkan adalah produktivitas tidak berkurang, tetapi efisiensi tetap berjalan,” imbuhnya.
Kebijakan ini mulai diberlakukan pekan depan dengan pola kerja Senin dan Selasa tetap di kantor, Rabu WFH, serta kembali bekerja normal pada Kamis dan Jumat.
Dengan pendekatan ini, Pemprov Jatim berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan kinerja birokrasi, sekaligus menghindari dampak negatif fleksibilitas kerja yang tidak terkontrol.
Editor : Setiadi