Lingkaran.net - Kebijakan work from home (WFH) bagi ASN setiap Rabu di lingkungan Pemprov Jatim mulai memasuki fase krusial. Di tengah klaim sebagai langkah penghematan energi, DPRD Jawa Timur menuntut pembuktian nyata.
Seberapa besar efisiensi yang benar-benar dihasilkan tanpa data yang transparan dan terukur, kebijakan ini dikhawatirkan hanya menjadi slogan tanpa dampak signifikan.
Baca juga: GPS Jadi Senjata Pengawas ASN WFH, Mendagri Tito Buka Detailnya
Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni menegaskan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui sejauh mana WFH mampu menekan konsumsi energi di lingkungan pemerintahan.
“Harus ada data yang dibuka ke publik. Penghematan energi itu harus terukur dan bisa dievaluasi, bukan sekadar asumsi,” ujarnya saat dikonfirmasi Lingkaran.net, Kamis (26/3/2026).
Ia menjelaskan, DPRD pada dasarnya memahami latar belakang kebijakan WFH sebagai bagian dari strategi menghadapi potensi krisis energi global. Namun, tanpa indikator keberhasilan yang jelas, kebijakan tersebut berisiko tidak efektif.
Selain itu, Sri Wahyuni juga mengingatkan agar implementasi WFH tidak berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran negara tetap harus dirasakan masyarakat, terlepas dari pola kerja yang diterapkan.
Baca juga: Gus Fawait Ancang-ancang WFH ASN di Jember, Tinggal Tunggu Instruksi Pusat
“Pelayanan publik tidak boleh terganggu. Jangan sampai masyarakat justru dirugikan karena perubahan sistem kerja,” tegas politisi Demokrat ini.
DPRD Jatim, lanjut dia, juga mendorong adanya mekanisme evaluasi berkala terhadap pelaksanaan WFH, termasuk kesiapan infrastruktur digital yang menjadi penopang utama sistem kerja jarak jauh.
Tanpa dukungan teknologi yang memadai, kebijakan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan inefisiensi baru, alih-alih memberikan penghematan.
Baca juga: WFH ASN Setiap Rabu Disentil Fraksi PDIP DPRD Jatim, Ini Alasannya
“Evaluasi rutin dan kesiapan sistem digital itu kunci. Kalau tidak, kebijakan ini bisa kontraproduktif,” imbuhnya.
DPRD memastikan akan mengawal secara ketat implementasi WFH setiap Rabu agar benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab tantangan penghematan energi secara nyata, bukan sekadar respons jangka pendek.
Editor : Setiadi