Lingkaran.net - Penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Pasuruan mendapat perhatian serius pemerintah pusat.
Setelah sebelumnya ditinjau Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kini Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, turun langsung ke lokasi terdampak.
Baca juga: Jatim Siaga Kekeringan dan Karhutla, BNPB Siapkan Satgas hingga Helikopter Water Bombing
Didampingi Deputi Bidang Penanganan Kedaruratan Budi Irawan, Suharyanto meninjau kondisi banjir di Desa Kedungringin, Kecamatan Beji, Jumat (27/3/2026).
Turut hadir Wakil Bupati Pasuruan HM Shobih Asrori, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Soebroto, serta jajaran perangkat daerah dan pemerintah desa setempat.
Dalam peninjauan tersebut, BNPB menemukan sejumlah kendala yang menghambat percepatan penanganan banjir, salah satunya terkait kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Normalisasi sungai, misalnya, menjadi ranah pemerintah pusat sehingga tidak dapat ditangani langsung oleh daerah.
“Memang ada kewenangan dan keterbatasan anggaran yang menjadi kendala, termasuk normalisasi sungai yang jadi kewenangan pusat. Semoga kehadiran kami di sini bisa menjembatani persoalan itu untuk kami sampaikan kepada kementerian terkait,” ujar Suharyanto.
Baca juga: Dinkes Jatim Absen di Banjir Pasuruan, DPRD Wanti-wanti Ancaman Penyakit
Tak hanya meninjau, BNPB juga mulai memetakan langkah penanganan banjir secara komprehensif, mulai dari solusi jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang.
Sebelumnya, Suharyanto juga menyempatkan diri meninjau shelter BPBD Kabupaten Pasuruan di Kantor Kecamatan Bangil yang difungsikan sebagai dapur umum bagi warga terdampak.
Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah dalam menangani dampak banjir.
Baca juga: Khofifah Ungkap Kendala Penanganan Banjir Pasuruan, Ini Penyebabnya
Usai kunjungan lapangan, Kepala BNPB langsung mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Khofifah, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, serta perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu mempercepat penanganan banjir sekaligus merumuskan solusi permanen agar bencana serupa tidak terus berulang di wilayah Pasuruan.
Editor : Setiadi