Lingkaran.net - Ancaman fenomena iklim ekstrem Godzilla El Nino yang diprediksi melanda Jawa Timur pada April hingga Oktober 2026 mulai memicu kewaspadaan serius.
DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) untuk tidak lengah menghadapi potensi krisis air bersih dan gangguan pangan dalam skala besar.
Baca juga: 7 Daerah Jatim Terjebak Belanja Pegawai di Atas 30 Persen, Fraksi PKS Bocorkan Solusi
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Ony Setiawan, menegaskan bahwa fenomena ini bukan sekadar siklus tahunan, melainkan anomali iklim ekstrem yang berpotensi menimbulkan dampak luas lintas sektor.
“Istilah Godzilla El Nino merujuk pada pemanasan suhu permukaan laut yang jauh di atas normal. Ini diperparah dengan fenomena IOD positif yang menghambat pembentukan awan hujan di Indonesia,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).
Melalui Komisi B DPRD Jatim, Ony mendorong langkah antisipatif sejak dini, khususnya pada sektor strategis seperti pertanian, peternakan, serta kelautan dan perikanan, dengan memperkuat koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur.
Ratusan Desa Terancam Kekeringan
Data BPBD Jatim menunjukkan ancaman yang tidak bisa dianggap remeh. Sebanyak 815 desa di 222 kecamatan pada 26 kabupaten diperkirakan terdampak kekeringan. Bahkan, sekitar 410 ribu kepala keluarga berpotensi mengalami krisis air bersih.
Kondisi ini dipicu musim kemarau panjang, lonjakan suhu udara, serta minimnya curah hujan. Jika tak diantisipasi, dampaknya bisa merembet ke sektor pangan dan mengganggu stabilitas Jawa Timur sebagai salah satu lumbung pangan nasional.
Wilayah Madura menjadi titik paling rawan, terutama di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Bangkalan. Sementara di daratan Jawa, Kabupaten Bojonegoro diprediksi mengalami dampak signifikan.
Sejumlah daerah lain seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek hingga kawasan pantura seperti Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Tuban juga masuk status siaga kekeringan.
Antisipasi Dinilai Belum Maksimal
Baca juga: Dua Wajah LKPj Gubernur Jatim 2025: Data Belum Lengkap, Evaluasi Program DipertanyakanÂ
Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejauh ini telah melakukan pemetaan wilayah rawan dan menyiapkan distribusi air bersih melalui mobil tangki, serta mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air.
Namun, Ony menilai langkah tersebut masih belum cukup. Ia mendorong strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, terutama dalam menjaga ketahanan air dan pangan.
Salah satu langkah mendesak yang diusulkan adalah pembangunan sumur bor dalam di wilayah rawan, khususnya di Madura.
“Ini solusi jangka menengah yang lebih efektif dibanding hanya mengandalkan dropping air,” tegasnya.
Selain itu, percepatan pembangunan embung desa dan optimalisasi waduk dinilai krusial sebagai cadangan air baku, terutama di wilayah seperti Bojonegoro dan Tuban.
Baca juga: Banyak yang Belum Tahu, Ini Bahaya Godzilla El Nino
Ancaman Gagal Panen dan Inflasi
Di sektor pertanian, DPRD Jatim juga mendorong penyesuaian pola tanam berbasis iklim. Petani diminta mulai beralih ke komoditas tahan kering, disertai percepatan distribusi benih dan pupuk subsidi sebelum puncak musim kemarau.
“Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, ancaman gagal panen sangat nyata dan bisa berdampak pada inflasi pangan,” ujar Ony.
Tak hanya itu, pembentukan posko terpadu di tingkat kabupaten/kota juga diusulkan untuk mempercepat respons lapangan, mulai dari distribusi air bersih hingga mitigasi kebakaran hutan dan lahan.
“Jangan sampai Jawa Timur yang selama ini dikenal sebagai lumbung pangan justru terpukul akibat kekeringan. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, bukan saat krisis sudah terjadi,” pungkasnya.
Editor : Setiadi