Surabaya, Lingkaran.net Evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur menjadi sorotan tajam di awal 2025.
Multazamudz Dzikri, anggota Komisi C DPRD Jatim, mengungkapkan empat dari sepuluh BUMD milik Pemprov Jatim tidak sehat dan gagal memberikan kontribusi maksimal. Politisi PKB ini bahkan menyarankan langkah tegas: evaluasi total atau dibubarkan saja!
Baca juga: Impor Sapi Dibuka, DPRD Jatim: Jangan Sampai Harga Sapi Lokal Anjlok!
Setidaknya ada empat BUMD yang sangat memprihatinkan. Mereka tidak mampu memenuhi target deviden dan justru menjadi beban daerah, tegas Multazam pada Senin (13/1/2025).
PT Jatim Ghra Utama dan PWU: Antara Harapan dan Realita
PT Jatim Ghra Utama menjadi perhatian serius. Devidennya anjlok hingga 60ri Rp 2,4 miliar pada 2023 menjadi hanya Rp 1 miliar pada 2024. Ini jelas tidak sesuai ekspektasi. Perlu evaluasi serius, terutama anak perusahaannya yang malah menjadi beban, ujar Multazam.
Kondisi serupa dialami PT Panca Wira Usaha (PWU). Meski memiliki banyak anak perusahaan, devidennya hanya Rp 1 miliar. Ironis. Dengan banyak usaha, kontribusinya justru minim. Harus ada pembenahan manajemen, katanya.
PT Air Bersih dan PT Askrida: Solusi atau Masalah?
PT Air Bersih dianggap gagal memanfaatkan potensinya. Deviden terus turun dan jauh dari target. Jualan air kok rugi? Direksi harus dievaluasi, kalau perlu diganti atau diserahkan ke pihak ketiga untuk pengelolaan yang lebih serius, sindirnya.
Baca juga: Pansus DPRD Jatim Soroti Orkestrasi Lintas OPD di Program Nawa Bhakti Satya
Sementara itu, PT Askrida, yang bergerak di bidang asuransi, dinilai tidak memberikan manfaat signifikan. Kalau tidak ada kontribusi, lebih baik ditutup. Ini hanya membebani keuangan Pemprov, tegas Multazam.
Prestasi BUMD Lainnya
Namun, tidak semua BUMD menuai kritik. Bank Jatim tetap menjadi yang terbaik dengan deviden mencapai Rp 417,5 miliar, disusul PT Petrogas dengan Rp 22,5 miliar. PT SIER dan PT Jamkrida juga mencatatkan kenaikan deviden masing-masing sebesar 30n 40ri target.
Ini contoh BUMD sehat yang bisa terus ditingkatkan. Meski demikian, mereka juga mendapat suntikan modal dari Pemprov setiap tahun. Harus ada pertanggungjawaban yang seimbang, ujarnya.
Baca juga: KPK Kaget Saat Mathur Husyairi Ungkap Korupsi Dana Hibah, Apa Itu
Tegas di 2025: Jangan Ada Lagi BUMD Bermasalah
Multazam mendesak Pemprov Jatim untuk menyelesaikan evaluasi kinerja BUMD secepatnya. 2025 harus lebih baik. Tidak boleh ada lagi BUMD yang hanya menjadi beban. Evaluasi menyeluruh adalah langkah mutlak, pungkasnya.
Dengan nada tegas, Multazam memberikan pesan jelas: BUMD harus memberikan manfaat nyata untuk masyarakat Jatim, bukan sekadar keberadaan tanpa kontribusi. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi