Surabaya, Lingkaran.net Anggota Komisi D DPRD Surabaya Michael Leksodimulyo menolak wacana pemblokiran KTP bagi pasien TBC yang mangkir jalani pengobatan.
Baca juga: Dishub Surabaya Diminta Tambah Rute Feeder Wira Wiri, Baru Ada 11 dari Target 30
Diberitakan sebelumnya, kebijakan tersebut rencananya dimulai bulan depan atau Mei 2025.
Michael mengaku kaget dengan wacana pemblokiran NIK dan BPJS Kesehatan tersebut.
Menurutnya, aturan anyar itu harus dikaji ulang lebih matang agar dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Persentase pasien TBC yang bandel ini tidak besar kok. Jadi mengapa tidak memilih mengandeng LSM agar lebih edukatif bukan represif, ujarnya usai rapat dengar pendapat, Senin (28/4/2025).
Baca juga: Siswa di Surabaya Wajib Bisa Tari Remo, Jadi Usulan Raperda Pemajuan Budaya dan Nilai Kepahlawanan
Politisi yang juga berpengalaman di dunia medis itu menyebut, pasien cenderung menentang lebih keras terhadap kebijakan yang dianggap represif. Sehingga pendekatan edukatif penting dilakukan.
Selain itu, pemblokiran tersebut juga melanggar hak asasi masyarakat untuk mendapatkan akses administrasi identitas kependudukannya. Yaitu NIK dan BPJS Kesehatan.
Dalam waktu dekat, kata Michael, Komisi D DPRD Surabaya akan kembali memanggil Dinkes Surabaya yang dikhususkan untuk membahas wacana aturan tersebut.
Baca juga: Minta Peran Puskesmas Diperkuat, Johari Mustawan Sarankan Pemkot Surabaya Benahi Masalah Ini
Namun, dia bisa memaklumi bahwa terapi TBC memiliki dampak kesehatan yang signifikan. Sejumlah efek samping timbul pada pasien dengan resisten bahan kimia tertentu.
Anggota Fraksi PSI DPRD Surabaya menegaskan, hal itu juga harus menjadi pertimbangan dinkes untuk pasien yang enggan menjalani tahap pengobatan. Upaya edukatif harusnya lebih diutamakan.
Sementara itu, pejabat dinkes yang hadir enggan memberikan komentar terkait rencana pemblokiran KTP bagi pasien TBC yang mangkir berobat. Mereka memilih bungkam ketika ditanya oleh para wartawan.(Rifqi Mubarok)
Editor : Redaksi