Lingkaran.net - Kementerian Sosial (Kemensos) tengah mempelajari usulan dari kalangan orang tua untuk mengembangkan Sekolah Rakyat sebagai lembaga pendidikan inklusif, yang juga menjangkau anak-anak penyandang disabilitas.
“Kami akan belajar, akan berdiskusi dengan semua pihak untuk menindaklanjuti usulan ini. Ini masih tahap awal ya,” ujar Menteri Sosial, Saifullah Yusuf melalui keterangan resmi usai pelantikan guru Sekolah Rakyat di Jakarta seperti dikutip dari laman resmi Kominfo, infopublik.id (9/8).
Menurut Gus Ipul--panggilan Menteri Saifullah Yusuf, Kementerian Sosial akan mempelajari usulan itu secara lebih lanjut. Salah satunya bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) selaku bagian dari tim formatur Sekolah Rakyat.
Terlepas dari situ, Gus Ipul mengungkapkan bahwa dari 9.700 siswa di 100 titik Sekolah Rakyat yang berjalan saat ini sudah ada sejumlah penyandang disabilitas yang bergabung.
"Contohnya Sekolah Rakyat di Lamongan, dan juga ada di Cibinong Jawa Barat misalnya, sudah ada anak-anak yang diterima dengan disabilitas intelektual,” katanya.
Usulan dari Portadin
Bagi yang belum tahu, sebelumnya, Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan agar minimal lima persen dari Sekolah Rakyat diperkuat sebagai sekolah inklusif agar penyandang disabilitas memperoleh layanan pendidikan yang setara di lingkungan sosialnya sendiri.
Usulan tersebut disampaikan Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim dalam acara diskusi yang dihadiri Menteri UMKM Maman Abdurrahman bersama Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati di Gedung Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Siswandi mengatakan bahwa saat ini hanya terdapat sekitar 2.396 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang melayani 7.287 kecamatan di seluruh Indonesia. Artinya, secara rata-rata satu SLB harus menjangkau hingga tiga kecamatan.
Editor : Hadi Santoso
