Lingkaran.net - Kenaikan besaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di sejumlah kabupaten/kota, tengah menjadi sorotan masyarakat dan warganet di dunia maya. Bahkan, persoalan kenaikan PBB ini menjadi pemicu demo di Pati, Jawa Tengah.
Bagaimana dengan di Surabaya? Apakah juga ada kenaikan PBB di tahun ini?
Pemkot Surabaya menegaskan bahwa besaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pahlawan tahun ini tidak mengalami kenaikan. Namun, pemkot meminta para pemilik hotel, restoran, dan pelaku usaha lainnya untuk jujur dalam melaporkan kewajiban pajak mereka
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pemkot tidak menaikan PBB untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia meminta pemilik usaha jujur dalam melaporkan kewajiban pajak mereka.
"Kalau kami tidak menaikkan PBB, tapi bagaimana orang yang punya kewajiban ada kejujuran untuk membayar kewajiban. Contoh ketika ada pajak restoran atau pajak hotel, saya mohon ada kejujuran, jumlahnya berapa, ya sampaikan berapa, jangan dikurangi,” kata Wali Kota Eri Cahyadi (15/8/2025).
Menurutnya, pajak yang dibayarkan masyarakat, termasuk pajak restoran dan hotel, sepenuhnya digunakan untuk membangun Kota Surabaya. "Tapi kalau tidak ada kejujuran, maka sulit kita menyelesaikan kemiskinan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Pemkot Surabaya tetap mempertahankan berbagai program pro-rakyat. Seperti di antaranya bantuan untuk warga miskin, sekolah gratis, hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu).
“Semua ini tidak boleh hilang karena menjadi tanggung jawab negara,” katanya.
Maka dari itu, ia menekankan bahwa kejujuran membayar pajak merupakan wujud gotong royong yang diajarkan dalam Pancasila dan nilai-nilai agama.
“Jadi yang kaya (mampu), bantulah yang tidak mampu. Dengan apa? Dengan kejujuran-kejujuran (bayar pajak) yang kita lakukan,” ujarnya.
Skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, Wali Kota Eri menegaskan bahwa Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya memilih skema pembiayaan alternatif untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur.
“Kalau hari ini kita melakukan pembiayaan, karena saya tidak ingin memberatkan masyarakat Surabaya dengan menaikkan PBB dan lainnya," ungkapnya.
Ia menjelaskan, perhitungan melalui skema pembiayaan alternatif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya saat ini dibandingkan jika proyek dikerjakan tiga tahun mendatang.
“Ternyata kalau dikerjakan 3 tahun ke depan, bunganya lebih besar. Maka kalau kita tidak mengerjakan infrastruktur (hari) ini, tidak ada perubahan di Kota Surabaya,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk menggerakkan perekonomian Surabaya. "Tidak bisa bergerak ekonominya secara dahsyat tanpa dibantu oleh infrastruktur," tegasnya.
Namun, ia menuturkan bahwa setiap kepala daerah tentu memiliki kebijakan masing-masing untuk meningkatkan PAD. Salah satunya adalah dengan memilih kebijakan menaikkan PBB.
"Ketika kita bisa mengoptimalkan (PAD) dari yang lainnya, kenapa kita harus menaikkan PBB,” kata dia.
Untuk itu, Wali Kota Eri menekankan bahwa optimalisasi PAD bisa dilakukan melalui kejujuran dalam membayar pajak restoran, parkir, dan hotel.
"Banyak inovasi yang bisa kita lakukan. Surabaya bergeraknya melalui Kampung Pancasila. Intinya gotong royong, yang mampu membantu yang lemah,” pungkasnya.
Editor : Hadi Santoso
