Lingkaran.net - Penundaan Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur pada Senin (25/8/2025) menuai beragam reaksi. Meski sempat molor hingga lebih dari satu jam dan berujung skorsing, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat.
Emil menegaskan, aspirasi DPRD yang meminta tambahan waktu dalam pembahasan Perubahan APBD Jatim 2025 patut dihormati.
Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan legislatif untuk memastikan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan rakyat.
“Ada aspirasi dari DPRD. Saya meyakini pada ujungnya DPRD ingin memastikan penyusunan APBD ini menjawab kebutuhan yang urgent, baik di pendidikan, infrastruktur, maupun menggerakkan perekonomian rakyat,” ujar Emil.
Emil menambahkan, apabila komisi merasa perlu waktu tambahan untuk memperdalam aspek teknis, hal itu harus dihargai sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kalau mereka merasa butuh waktu tambahan untuk memahami dan mematangkan kebijakan ini, itu bukan berarti alot. Justru menunjukkan komitmen meningkatkan kualitas proses demokrasi,” tegasnya.
Ia berharap tambahan waktu tersebut dapat memperkuat hasil pembahasan, sehingga lahir sebuah kebijakan APBD yang mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat Jawa Timur, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga stimulasi perekonomian rakyat kecil.
Sebelumnya, rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Raperda Perubahan APBD Jatim 2025 terpaksa ditunda. Beberapa anggota DPRD melontarkan kritik tajam.
Ketua Komisi D Abdul Halim mempertanyakan urgensi rapat konsultasi yang tiba-tiba diagendakan pimpinan. Sementara Hadi Setiawan (Fraksi Golkar) menilai rapat tersebut tidak efektif karena hasilnya akan mentah di TAPD.
Nada keras juga datang dari Ubaidillah (PKB) yang mengibaratkan hubungan eksekutif-legislatif sedang tidak harmonis, serta Moch Aziz (PAN) yang menyebut DPRD hanya dijadikan “tukang stempel” dalam pembahasan anggaran.
Paripurna Dijadwal Ulang
Pimpinan DPRD Jatim, Deni Wicaksono, akhirnya mengetok palu untuk menunda rapat dan menjadwal ulang paripurna. Keputusan ini diambil setelah sejumlah anggota menyatakan keberatan atas dinamika yang terjadi.
Editor : Setiadi
