x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

KemenP2MI dan DPRD Jatim Sepakat Perkuat Perlindungan Calon Pekerja Migran

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menyatakan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) serta menekan praktik penempatan tenaga kerja nonprosedural.  

Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Sharing dan Konsultasi antara DPRD Jawa Timur dan jajaran KemenP2MI di Jakarta, Selasa (21/10/2025). 

Direktur Jenderal Pelindungan KemenP2MI, Rinardi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, agar perlindungan bagi pekerja migran bisa dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. 

“Kami mendorong upaya pencegahan tidak hanya di jalur embarkasi atau debarkasi, namun juga di hulu, melalui edukasi serta pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Rinardi. 

Senada dengan itu, Direktur Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi (LPMA) pada Pemberi Kerja Perseorangan, Firman Yulianto, mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja ke luar negeri dari pihak tidak resmi. 

“Pencegahan di tingkat awal menjadi kunci agar calon pekerja migran tidak menjadi korban. Banyak yang tergiur tawaran kerja dari jalur perseorangan tanpa izin resmi, padahal risikonya sangat besar,” tegas Firman. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menilai perlu adanya panduan teknis yang lebih jelas dan koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan KemenP2MI untuk menertibkan penampungan calon pekerja migran nonprosedural. 

“Kami berharap ada sosialisasi yang lebih masif terkait panduan dan mekanisme pencegahan. Dengan begitu, kami di daerah bisa turut menertibkan sebelum mereka telanjur berangkat ke luar negeri,” ungkap Deni. 

Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pencegahan serta penanganan kasus pekerja migran nonprosedural. Kegiatan ini juga dihadiri perwakilan dari Bappeda Jawa Timur dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.

Artikel Terbaru
Sabtu, 31 Jan 2026 13:42 WIB | Politik & Pemerintahan

Cak YeBe Ingatkan Risiko Instabilitas, Evaluasi Hukum Jadi Catatan Tahun Kedua Eri–Armuji

satu tahun kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, khususnya di sektor hukum, keamanan, dan kebijaka ...
Jumat, 30 Jan 2026 11:31 WIB | Jeda Ngopi

Gerindra, Kekuasaan, dan Tanggung Jawab Konstitusional Menjelang 2029

Oleh : Ulika T Putrawardana, SH (Alumni GMNI Jember) Lingkaran.net - Dalam demokrasi, kemenangan politik bukanlah akhir perjuangan. Ia justru awal dari ...
Jumat, 30 Jan 2026 10:42 WIB | Politik & Pemerintahan

Gubernur Khofifah Kocok Ulang Pejabat Eselon II Jatim, Berikut Daftarnya

Lingkaran.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merotasi dan melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. ...