x lingkaran.net skyscraper
x lingkaran.net skyscraper

Pansus DPRD Jatim Buka Tabir BUMD, Temuan Awal Bikin Kaget

Avatar Alkalifi Abiyu

Politik & Pemerintahan

Lingkaran.net - Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DPRD Jawa Timur mulai membongkar persoalan pengelolaan BUMD di awal tahun 2026.

Hasil penelusuran awal mengungkap masalah serius yakni struktur organisasi gemuk, core bisnis saling tumpang tindih, namun kinerja dinilai minim efektivitas. 

Anggota Pansus BUMD DPRD Jatim, Aufa Zhafiri, mengungkapkan bahwa dari sejumlah pertemuan awal, pihaknya menemukan adanya BUMD dan anak BUMD yang menjalankan core bisnis serupa, bahkan saling beririsan. Kondisi tersebut dinilai tidak efisien dan berpotensi membebani keuangan daerah. 

“Kami mendapati ada BUMD dan anak BUMD yang core bisnisnya sama. Ini jelas tidak efektif. Seharusnya BUMD menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan justru saling tumpang tindih,” tegas Aufa, Selasa (6/1/2026). 

Politisi Partai Gerindra itu menilai, temuan tersebut mencerminkan lemahnya perencanaan bisnis serta minimnya evaluasi kinerja BUMD selama ini. Karena itu, Pansus mendorong langkah perampingan BUMD, termasuk opsi penggabungan anak BUMD yang memiliki lini usaha sejenis. 

Tak hanya soal bisnis, Pansus juga menyoroti struktur manajemen BUMD yang dinilai jauh dari ideal. Aufa menyebut, pihaknya menemukan jajaran direksi dan komisaris yang jumlahnya berlebihan, namun tidak sebanding dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. 

“Ada struktur yang memang tidak ideal. Bahkan yang secara struktur terlihat ideal pun, faktanya belum menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal,” ungkapnya. 

Kondisi ini dinilai menjadi alarm keras bagi tata kelola BUMD di Jawa Timur. Alih-alih menjadi instrumen peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagian BUMD justru terkesan menjadi ajang penumpukan jabatan tanpa capaian kinerja yang jelas. 

Aufa menegaskan, terdapat dua fokus utama yang saat ini menjadi perhatian serius Pansus BUMD DPRD Jatim, yakni efektivitas core bisnis dan optimalisasi struktur manajemen.

Keduanya dinilai krusial agar BUMD benar-benar bekerja untuk kepentingan publik, bukan sekadar formalitas kelembagaan. 

“Ini baru awal. Masih banyak hal yang sedang kami dalami dan gali. Temuan-temuan Pansus akan kami sampaikan kepada masyarakat Jawa Timur secara bertahap, sesuai progres kinerja Pansus,” pungkasnya.

Artikel Terbaru
Sabtu, 19 Sep 2026 22:17 WIB | Politik & Pemerintahan

DPR Ungkap Hitung-hitungan Pendidikan Gratis: 20 Persen APBN Dinilai Cukup

Lingkaran.net - Rencana Presiden Prabowo Subianto menggratiskan biaya pendidikan mendapat dukungan dari . Ia menilai anggaran pendidikan sebesar 20 persen ...
Sabtu, 19 Sep 2026 22:08 WIB | Edukasi

Prabowo Keluarkan Sinyal Pendidikan Negeri Gratis, SD hingga Universitas

Lingkaran.net - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia. Pemerintah bahkan segera membahas ...
Sabtu, 19 Sep 2026 11:15 WIB | Politik & Pemerintahan

Kekeringan Meluas, 24 Daerah Jatim Tetapkan Status Kedaruratan

Lingkaran.net - Kekeringan di Jawa Timur semakin meluas. Hingga 16 September 2026, sebanyak 24 kabupaten/kota telah menetapkan status kedaruratan akibat ...