Lingkaran.net - Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf menegaskan pentingnya aspirasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Hal itu disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur di Hotel Shangri-La Surabaya, Selasa (14/4/2026).
Menurutnya, pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan hasil nyata dari penyerapan aspirasi rakyat melalui reses dan forum dengar pendapat yang kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.
“Pokok pikiran DPRD merupakan representasi kebutuhan riil masyarakat yang harus diakomodasi dalam kebijakan pembangunan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penyusunan pokir DPRD berpedoman pada regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam aturan tersebut, DPRD memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap aspirasi, hingga menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
Lebih lanjut, Musyafak menekankan bahwa perencanaan pembangunan ke depan harus terintegrasi dengan kebijakan nasional serta berbasis pada evaluasi kinerja dan kondisi nyata di lapangan.
“RKPD 2027 harus disusun berdasarkan evaluasi pembangunan sebelumnya dan menjawab persoalan riil masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Jawa Timur, mulai dari rendahnya produktivitas dan nilai tambah ekonomi, ketimpangan infrastruktur dan layanan dasar, hingga persoalan lingkungan dan sosial. Selain itu, disparitas antarwilayah, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis yang harus segera diatasi.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, DPRD Jatim merumuskan sejumlah prioritas pembangunan. Di antaranya penguatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial; pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal; serta percepatan pemerataan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Tak hanya itu, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan juga menjadi fokus utama.
Musyafak menegaskan, seluruh pokok pikiran DPRD tersebut selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur 2027 yang tertuang dalam program prioritas Nawa Bhakti Satya.
Ia pun menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan pembangunan daerah.
“Kunci keberhasilan ada pada sinergi antara pemerintah provinsi, DPRD, kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus mengawal agar program berjalan efektif, berbasis data, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Editor : Setiadi