Jakarta, Lingkaran.net Antrean panjang dalam pembelian LPG 3kg di beberapa daerah mendapat sorotan dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.
Menurutnya, perubahan sistem distribusi oleh Pertamina yang melarang penjualan di pengecer harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
“Perubahan sistem ini perlu mempertimbangkan kesiapan data yang akurat, infrastruktur yang cukup, dan kondisi ekonomi masyarakat yang sedang mengalami penurunan daya beli. Jangan dilakukan serta-merta, tetapi mulai dari daerah yang benar-benar siap,” ujar Said dalam keterangan pers, Senin (3/2/2025).
Subsidi LPG 3Kg Naik, Stok Seharusnya Cukup
Said yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Timur menegaskan bahwa alokasi subsidi LPG 3kg untuk tahun 2025 telah meningkat menjadi Rp87,6 triliun, naik dari Rp85,6 triliun pada 2024. Dengan anggaran tersebut, volume subsidi LPG 3kg ditetapkan sebesar 8,17 juta ton, yang menurutnya cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.“Masyarakat tidak perlu panik. Berdasarkan anggaran yang sudah disiapkan, seharusnya pasokan mencukupi,” katanya.
Namun, ia menyoroti bahwa distribusi LPG bersubsidi masih belum tepat sasaran. Banyak rumah tangga mampu yang menggunakan LPG 3kg, sementara kelompok miskin yang seharusnya berhak justru mengalami kesulitan.
Operasi Pasar dan Sanksi untuk Penimbun
Untuk memastikan distribusi berjalan baik, Said meminta pemerintah daerah dan aparat kepolisian segera melakukan operasi pasar guna mencegah penimbunan dan pengoplosan LPG subsidi.“Jika ditemukan ada oknum yang menimbun atau mengoplos LPG 3kg, segera lakukan tindakan hukum. Ini penting agar subsidi benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah memperbaiki komunikasi terkait perubahan sistem distribusi ini agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan.
“Jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik justru menimbulkan kepanikan dan spekulasi harga di masyarakat,” pungkasnya. Alkalifi Abiyu
Editor : Redaksi