Surabaya, Lingkaran.net Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) DPRD Provinsi Jawa Timur menyoroti sejumlah ketimpangan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna Pemandangan Umum Fraksi, Rabu (09/04/2025).
Satu diantaranya adalah ketimpangan di bidang pembangunan, rendahnya angka partisipasi pendidikan menengah dan efektivitas anggaran.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Guntur Wahono menyampaikan beberapa catatan penting sebelum LKPJ Gubernur 2024 dibahas lebih lanjut. Menurutnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur belum sepenuhnya inklusif dan merata, terutama di wilayah tertinggal.
“Diperlukan diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan sektor UMKM, dan peningkatan investasi yang menyentuh wilayah pedesaan dan pinggiran,” ujar Guntur, usai menyampaikan Pemandangan Umum di Rapat Paripurna DPRD Jatim.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan sinergi antar kabupaten/kota untuk mengurangi ketimpangan spasial. Sebagaimana tercermin dalam Indeks Theil yang masih tinggi.
Begitu juga terkait Persentase Penduduk Miskin, meskipun terjadi penurunan, namun kantong-kantong kemiskinan struktural masih banyak ditemukan.
“Perlu pendekatan yang lebih terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas layanan dasar, dan penguatan kelembagaan sosial di akar rumput,” ujar Guntur.
Dalam masalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Fraksi PDIP menyarankan pemerataan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, serta pembangunan fasilitas dasar. Terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Guntur menekankan pentingnya pendidikan vokasi, link-and-match dengan industri, dan inkubasi wirausaha muda untuk menekan pengangguran usia produktif.
