Lingkaran.net - Anggota DPRD Jawa Timur dari Dapil Sidoarjo, Adam Rusydi, menyoroti lemahnya arah kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dalam menangani persoalan banjir yang terus berulang setiap musim hujan.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sidoarjo itu menilai, dalam R-APBD Sidoarjo 2026, tidak terdapat masterplan penanggulangan banjir yang seharusnya menjadi prioritas utama pembangunan daerah.
Baca juga: Pendapatan Jatim Turun Rp2,8 Triliun, Program Prioritas Gubernur Dipastikan Tetap Jalan
Hujan deras yang mengguyur Sidoarjo sejak Senin (10/11) sore hingga malam kembali memperlihatkan buruknya sistem drainase kota. Berdasarkan laporan BPBD Sidoarjo, hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi turun sejak pukul 14.30 WIB dan baru mereda sekitar pukul 22.00 WIB.
Akibatnya, sejumlah titik di wilayah perkotaan maupun pedesaan tergenang air karena air tidak segera terdrainase dengan baik.
“Permasalahan banjir di Sidoarjo memang tidak bisa langsung diatasi di masa pemerintahan Subandi–Mimik. Tapi dulu mereka pernah menjanjikan akan membuat masterplan penanggulangan banjir, dan itu harus segera dieksekusi,” ujar Adam, Selasa (11/11/2025).
Menurutnya, kondisi geografis Sidoarjo sebagai kota delta membuat risiko banjir semakin tinggi, terutama saat curah hujan meningkat dan disertai dengan banjir rob.
Karena itu, ia mendesak agar Pemkab segera menganggarkan penyusunan masterplan penanggulangan banjir pada tahun 2026 agar persoalan ini tidak terus berulang setiap musim penghujan.
Baca juga: Banggar DPRD Jatim Soroti Pendapatan Daerah 2026 Turun Rp9 Triliun: Tren Negatif
“Kalau masterplan ini tidak segera dianggarkan, maka persoalan banjir akan terus berlanjut. Kami dari Fraksi Golkar sudah menekankan hal ini sejak penolakan pertanggungjawaban APBD kemarin,” tegas Adam yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim ini.
Adam juga menyesalkan bahwa rekomendasi DPRD dalam pembahasan pertanggungjawaban APBD sebelumnya tidak dijadikan acuan oleh Pemkab dalam penyusunan R-APBD 2026.
“Yang kami lihat dalam pembahasan APBD 2026, justru tidak ada nomenklatur anggaran untuk penyusunan masterplan banjir. Yang muncul hanya program pembangunan jalan,” ungkapnya.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur jalan yang dilakukan tanpa perencanaan matang hanya bersifat spontan dan tidak berdampak besar bagi masyarakat.
Baca juga: APBD Jatim 2026 Turun Rp1,9 Triliun, Fraksi Gerindra Tegur Absennya Khofifah di Paripurna DPRD
“Kalau pembangunan jalan saja tidak ada masterplannya, manfaatnya tidak akan dirasakan masyarakat. Semua pembangunan harus terukur dan punya arah jelas, termasuk masterplan penanggulangan banjir,” tambahnya.
Politikus muda Golkar itu menegaskan, penanganan banjir bukan sekadar urusan teknis, melainkan menyangkut arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Sidoarjo ini butuh perencanaan jangka panjang yang konkret. Jangan hanya menambal masalah, tapi selesaikan dari akar penyebabnya. Tanpa masterplan, Sidoarjo akan terus dikepung banjir setiap tahun,” tutupnya.
Editor : Setiadi