Musrenbang 2027, Khofifah Tegaskan Perencanaan Presisi untuk Jatim Inklusif dan Berkelanjutan

Reporter : Alkalifi Abiyu
Gubernur Khofifah saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026).

Lingkaran.net - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 di Surabaya, Selasa (14/4/2026).  

Forum strategis ini menjadi titik penting dalam menentukan arah pembangunan Jatim ke depan yang lebih presisi, inklusif, dan berkelanjutan. 

Baca juga: DPRD Jatim Wanti-wanti RKPD 2027, Target Anggaran Rp27,3 Triliun Terancam?

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk.

Turut hadir pula Wakil Gubernur Jatim, pimpinan DPRD, Forkopimda, hingga seluruh kepala daerah se-Jawa Timur. 

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, melainkan momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar berbasis data dan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. 

“Musrenbang ini adalah momentum penting untuk memastikan pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegasnya. 

Selaras dengan Nasional, Fokus Kesejahteraan Rakyat 

Khofifah menekankan, pembangunan daerah harus terintegrasi dengan kebijakan nasional. Namun di saat yang sama, kebijakan tersebut juga harus mampu menjawab persoalan riil di lapangan. 

Melalui kerangka Nawa Bhakti Satya, Pemprov Jatim memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. 

Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi pentahelix—melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media—sebagai kunci keberhasilan pembangunan. 

“Kolaborasi ini penting untuk memperkuat inovasi, transparansi, serta sinkronisasi lintas sektor,” ujarnya. 

Data dan Layanan Kesehatan Jadi Prioritas 

Penguatan basis data menjadi perhatian utama. Khofifah menekankan pentingnya validasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar kebijakan tepat sasaran. 

Di sektor kesehatan, capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jatim telah mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa. Selain itu, program Cek Kesehatan Gratis juga mencatat capaian signifikan secara nasional. 

Penguatan layanan kesehatan juga dilakukan hingga tingkat desa melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. 

Baca juga: Musrenbang Jatim 2027, Sri Wahyuni Apresiasi Ekonomi dan Dorong Pertumbuhan Inklusif

Pansela Jadi Kunci Pemerataan Ekonomi 

Khofifah mengakui, disparitas wilayah masih menjadi tantangan besar. Saat ini, kontribusi ekonomi wilayah utara mencapai 54,57 persen, sementara wilayah selatan masih tertinggal. 

Untuk itu, percepatan pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas. Hingga kini, progres pembangunan telah mencapai lebih dari 62 persen. 

“Pansela diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan,” jelasnya. 

Dukung Program Nasional dan Penguatan Desa 

Jawa Timur juga menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung program nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang telah menjangkau jutaan penerima manfaat.

Di sektor ekonomi desa, pembentukan Koperasi Merah Putih telah mencapai 100 persen dengan ribuan unit koperasi yang mulai beroperasi. 

Khofifah menegaskan, ke depan penguatan SDM, akses permodalan, dan kemitraan menjadi kunci keberlanjutan program tersebut. 

Baca juga: Musrenbang Jatim 2027: Dorong Ekonomi Berkualitas di Tengah Ketidakpastian Global

Pendidikan dan SDM Jadi Investasi Masa Depan 

Di bidang pendidikan, Jatim mencatat kontribusi terbesar dalam Program Sekolah Rakyat secara nasional. Program ini tidak hanya fokus pada pendidikan, tetapi juga pemberdayaan sosial dan ekonomi keluarga. 

Selain itu, penguatan pendidikan keagamaan melalui program Bosda Madin terus didorong melalui sinergi pembiayaan dengan pemerintah kabupaten/kota. 

Kolaborasi Jadi Kunci 

Sebagai bentuk komitmen bersama, Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah pusat, daerah, legislatif, hingga masyarakat. 

Di akhir sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama menuju Jawa Timur yang lebih maju. 

“Kolaborasi adalah kunci. Dengan sinergi semua pihak, kita optimistis Jawa Timur bisa menjadi provinsi yang maju, adil, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Editor : Setiadi

Politik & Pemerintahan
Berita Populer
Berita Terbaru