Surabaya, Lingkaran.net Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Akhmad Muqowam, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan Pemilu daerah akan memberikan dampak besar bagi kerja partai politik, khususnya bagi para calon legislatif (caleg) di Pemilu mendatang.
Menurut Muqowam, selama ini sistem pemilu serentak—yang menggabungkan Pilpres dan Pileg—memungkinkan adanya sinergi antara caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam menggalang dukungan.
Baca juga: DPR Akan Cermati Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu, Lihat Efeknya ke UU dan Parpol
Namun, dengan adanya pemisahan waktu penyelenggaraan, pola kerja sama antarcaleg tersebut akan terputus.
“Dalam pemikiran saya, kalau kemudian lapisannya ada pusat dan daerah, kami sebagai orang partai bagaimana mengkoordinasikan caleg pusat, provinsi, dan kabupaten. Kerjasama antarcaleg itu jadi tidak terjadi,” ujar Muqowam di sela-sela Musda Hanura Jatim di Surabaya, Selasa (1/7/2025).
Sesuai putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diketok pada 26 Juni 2025, Pemilu nasional akan digelar khusus untuk memilih presiden/wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
Baca juga: PDIP Jatim Hormati Putusan MK, Ajak Bersama Membangun Jawa Timur
Sementara, pemilihan anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota akan digelar bersamaan dengan Pilkada, dengan jarak waktu maksimal 2,5 tahun dari Pemilu nasional.
Dalam pandangan Muqowam, putusan MK tersebut memang tidak bisa langsung dijalankan sebelum ada regulasi dari DPR. Namun, ia mendukung ide besar pemisahan pemilu eksekutif dan legislatif.
“Kalau bisa, pemilu legislatif dan eksekutif memang sebaiknya dipisah. Presiden, gubernur, bupati, dan walikota itu satu ruangan. Sedangkan legislatif ruangannya sendiri. Semoga DPR bisa memikirkan ke arah sana,” tegasnya.
Baca juga: Gugatan Risma-Hans Ditolak MK, Khofifah-Emil: Tidak Ada Lagi Kubu-kubuan, Waktunya Membangun Jatim
Muqowam menegaskan, tantangan utama dari putusan ini adalah bagaimana partai politik menyusun ulang strategi pemenangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tanpa adanya sinergi antarcaleg lintas tingkatan, kerja politik akan jauh lebih berat dan memerlukan metode kampanye yang lebih terfokus.
“Ini jadi tantangan besar bagi partai, karena kerja gotong royong antarcaleg yang selama ini efektif akan hilang,” pungkasnya. (*)
Editor : Alkalifi Abiyu